Bung Hatta (1956) pernah mengingatkan dengan nada keras: "lebih baik bangsa ini ditenggelamkan saja ke dasar lautan daripada sekadar menjadi bayang-bayang bangsa lain". Pernyataan itu bukan hiperbola, melainkan peringatan serius tentang bahaya kehilangan kedaulatan.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung mencari pertolongan ketika menghadapi kesulitan. Ketika terhimpit masalah ekonomi, kesehatan, atau sosial, yang pertama dicari adalah bantuan dari luar diri: keluarga, teman, lembaga keuangan, bahkan pihak yang tidak dikenal. Pola ini terlihat wajar, tetapi di balik itu tersimpan satu persoalan mendasar--ketergantungan.
Memang benar, dalam jangka pendek, pertolongan dapat menjadi jalan keluar. Utang bisa menutup kebutuhan mendesak, bantuan bisa meredakan penderitaan, dan pekerjaan bisa memberi napas sementara. Namun, pertolongan semacam itu sering kali tidak menyentuh akar persoalan. Bahkan, tidak jarang justru melahirkan masalah baru yang lebih dalam dan lebih sulit diatasi.
Bank, lembaga keuangan, atau bahkan rentenir, tidak pernah benar-benar menolong tanpa syarat. Mereka bekerja dengan logika keuntungan. Pinjaman yang diberikan akan ditagih dengan bunga, bahkan dengan tekanan. Dalam banyak kasus, utang berubah menjadi jerat yang mencekik. Aset disita, penghasilan tergerus, dan kebebasan ekonomi hilang. Pertolongan yang semula diharapkan menjadi solusi justru berubah menjadi sumber penindasan.
Lebih jauh lagi, ketergantungan pada bantuan orang lain memiliki batas. Tidak ada pihak yang mampu terus-menerus menolong tanpa kelelahan atau kepentingan. Pada satu titik, bantuan akan berhenti. Bahkan, hubungan sosial dapat retak akibat beban moral dan finansial yang tidak seimbang. Di sinilah realitas keras itu muncul: tidak semua pertolongan dapat diandalkan, dan tidak semua bantuan membawa kebaikan jangka panjang.
Pelajaran penting dari kondisi ini sederhana namun mendasar: satu-satunya kekuatan yang benar-benar dapat diandalkan adalah diri sendiri. Kemandirian bukan pilihan, melainkan keharusan. Ia dimulai dari hal-hal kecil, seperti kemampuan mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta membangun disiplin finansial.
Menabung, misalnya, sering dianggap sepele. Padahal, di situlah fondasi kemandirian dibangun. Bukan besar kecilnya jumlah yang disimpan, tetapi konsistensi dan kedisiplinan yang membentuk karakter. Tabungan bukan hanya cadangan uang, melainkan simbol kendali atas masa depan. Ia adalah bentuk perlindungan terhadap ketidakpastian, sekaligus cermin dari kemampuan seseorang menghargai hasil usahanya sendiri.
Kemandirian juga tercermin dalam aspek lain kehidupan, seperti kesehatan dan lingkungan. Pola hidup sehat, konsumsi yang bijak, serta kepedulian terhadap kebersihan adalah bentuk investasi jangka panjang yang sering diabaikan. Semua itu menegaskan satu prinsip: siapa yang terbiasa menolong dirinya sendiri akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan pada akhirnya mampu menolong orang lain.
Prinsip ini tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan bangsa. Sebuah bangsa yang menggantungkan nasibnya pada kekuatan eksternal pada akhirnya akan kehilangan kendali atas masa depannya. Sebaliknya, bangsa yang berdiri di atas kekuatan sendiri akan memiliki daya tahan, kedaulatan, dan kemampuan menentukan arah sejarahnya.
Masalah utama yang kerap dihadapi adalah ilusi bahwa perubahan dapat dicapai melalui ketergantungan. Kita ingin memperbaiki nasib, tetapi justru bergantung pada pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Kita berharap pada solusi dari luar, padahal kendali sejatinya tidak berada di tangan kita. Dalam logika sederhana, apa yang tidak kita miliki tidak mungkin kita kuasai.
Realitas ini terlihat jelas dalam praktik ekonomi, baik pada level individu maupun nasional. Ketika seseorang bergantung pada rentenir atau tengkulak, ia sebenarnya menyerahkan masa depannya kepada pihak yang justru berkepentingan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Eksploitasi menjadi tak terhindarkan.
Fenomena serupa terjadi pada tingkat negara. Ketergantungan pada utang luar negeri dan lembaga keuangan internasional sering kali dibungkus dengan narasi bantuan. Padahal, di balik itu terdapat syarat-syarat yang mengikat dan menggerus kedaulatan. Tidak ada makan siang gratis. Setiap bantuan memiliki konsekuensi.
Sejarah krisis ekonomi 1997 menjadi pelajaran pahit. Guncangan pasar keuangan yang dipicu oleh kekuatan modal global menghantam Indonesia hingga ke akar. Krisis tersebut tidak hanya bersifat moneter, tetapi merembet ke seluruh aspek kehidupan: ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan. Dalam kondisi terdesak, Indonesia menerima intervensi lembaga internasional yang menawarkan bantuan, tetapi dengan syarat yang berat.
Utang yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Sebagian besar justru terserap untuk menyelamatkan sektor perbankan yang bermasalah. Lebih ironis lagi, dana tersebut banyak yang bocor dan dibawa keluar negeri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Beban utang akhirnya ditanggung oleh rakyat, sementara pelaku utama lolos dari jerat hukum.
Dampaknya masih terasa hingga kini. Anggaran negara tertekan oleh kewajiban pembayaran utang dan bunga. Ruang fiskal menjadi sempit, dan pembangunan terhambat. Bahkan, praktik menutup utang lama dengan utang baru menciptakan lingkaran setan yang berbahaya. Risiko gagal bayar menjadi ancaman nyata yang dapat melumpuhkan perekonomian nasional.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, konsekuensinya sangat serius: stagnasi ekonomi, meningkatnya pengangguran, turunnya daya beli, hingga potensi krisis sosial. Pada titik tertentu, kedaulatan ekonomi bisa runtuh, dan bangsa ini menjadi objek kepentingan pihak lain.
Di tengah situasi tersebut, diperlukan langkah strategis yang berani dan mendasar. Solusinya bukan menambah utang tanpa arah, melainkan mengelola sumber daya yang ada untuk membangun kemandirian. Salah satu instrumen paling relevan untuk tujuan ini adalah koperasi.
Koperasi bukan sekadar badan usaha. Ia adalah gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan keadilan. Dalam koperasi, kekuatan ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, melainkan didistribusikan secara kolektif. Inilah bentuk nyata demokrasi ekonomi.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi momentum penting untuk membangun kembali fondasi kemandirian ekonomi bangsa. Melalui koperasi, rakyat dapat mengelola potensi lokal, memperkuat produksi, dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Koperasi menjadi alat untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat.
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Ia membutuhkan kesadaran kolektif bahwa kemandirian adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Rakyat harus menjadi subjek, bukan objek. Koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anggota.
Momentum ini tidak boleh disia-siakan. Ancaman menjadi bangsa yang bergantung semakin nyata. Jika tidak segera berubah, kita hanya akan menjadi bayang-bayang dalam percaturan global. Sebaliknya, jika mampu membangun kekuatan sendiri, Indonesia dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat.
Saatnya berhenti berharap pada belas kasihan pihak lain. Saatnya membangun kekuatan dari dalam. Kemandirian bukan mimpi, melainkan keniscayaan. Dan koperasi adalah jalan strategis untuk mewujudkannya.
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
BERITA TERKAIT: