Kondisi ini tidak hanya merepresentasikan inefisiensi mobilitas, tetapi juga mengandung dimensi pemborosan energi yang jauh lebih besar ketika dikaitkan dengan skala pergerakan kendaraan aktual.
Dalam kerangka teknik transportasi, setiap pergerakan kendaraan dalam kondisi macet beroperasi pada tingkat efisiensi energi yang rendah akibat kombinasi kecepatan rendah (sekitar 15–20 km/jam), akselerasi dan deselerasi berulang, serta kondisi
idling.Studi empiris menunjukkan bahwa kondisi ini meningkatkan konsumsi BBM antara 30 persen hingga 80 persen dibandingkan lalu lintas lancar.
Dengan demikian, setiap perjalanan kendaraan di Jakarta tidak hanya mengkonsumsi BBM untuk mobilitas aktual, tetapi juga menghasilkan konsumsi tambahan yang dapat dikategorikan sebagai pemborosan akibat kemacetan.
Dengan basis 25 juta pergerakan kendaraan per hari, estimasi pemborosan BBM dapat dihitung melalui pendekatan tambahan konsumsi per perjalanan.
Jika diasumsikan pemborosan konservatif sebesar 0,1 liter per perjalanan akibat kemacetan, maka total pemborosan harian mencapai sekitar 2,5 juta liter.
Dalam setahun (diasumsikan 365 hari karena mobilitas perkotaan tidak sepenuhnya berhenti), angka ini setara dengan sekitar 912,5 juta liter BBM.
Pada skenario moderat dengan tambahan konsumsi 0,2 liter per perjalanan, pemborosan meningkat menjadi 5 juta liter per hari atau sekitar 1,825 miliar liter per tahun.
Sementara pada skenario tinggi, dengan tambahan konsumsi 0,3 liter per perjalanan, pemborosan mencapai 7,5 juta liter per hari atau sekitar 2,737 miliar liter per tahun.
Jika nilai ekonomi BBM dihitung menggunakan harga rata-rata Rp10.000 per liter, maka kerugian langsung akibat pemborosan ini berada dalam rentang yang sangat signifikan.
Pada skenario konservatif, kerugian mencapai sekitar Rp9,1 triliun per tahun. Pada skenario moderat, kerugian meningkat menjadi sekitar Rp18,25 triliun per tahun. Sementara pada skenario tinggi, kerugian dapat mencapai sekitar Rp27,37 triliun per tahun.
Angka ini secara substansial lebih tinggi dibandingkan estimasi berbasis jumlah kendaraan komuter semata, karena memasukkan seluruh intensitas pergerakan harian yang sebenarnya terjadi di dalam sistem transportasi Jakarta.
Implikasi fiskal dari pemborosan ini juga tidak dapat diabaikan. Dengan asumsi komponen subsidi atau kompensasi BBM berada pada kisaran Rp2.000 hingga Rp4.000 per liter, maka pada skenario moderat dengan pemborosan 1,825 miliar liter per tahun, beban implisit terhadap anggaran negara berkisar antara Rp3,65 triliun hingga Rp7,3 triliun.
Dengan demikian, kemacetan tidak hanya menghasilkan kerugian ekonomi bagi individu dan sektor swasta, tetapi juga menciptakan tekanan langsung terhadap APBN melalui mekanisme subsidi energi yang tidak efisien.
Dari perspektif neraca energi, pemborosan ini memiliki konsekuensi eksternal yang luas.
Dengan konversi bahwa 1 miliar liter BBM setara dengan sekitar 6,3 juta barel minyak, maka pada skenario moderat, pemborosan 1,825 miliar liter setara dengan sekitar 11,5 juta barel minyak per tahun. Dalam skenario tinggi, angka ini meningkat menjadi sekitar 17,2 juta barel per tahun.
Mengingat ketergantungan Indonesia pada impor BBM, konsumsi yang tidak efisien ini secara langsung memperbesar defisit neraca perdagangan migas dan meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga energi global.
Selain itu, dampak lingkungan dari pemborosan ini juga signifikan. Dengan faktor emisi sekitar 2,3 kg CO? per liter BBM, maka pemborosan 1,825 miliar liter menghasilkan sekitar 4,2 juta ton emisi CO? per tahun, sementara skenario tinggi menghasilkan lebih dari 6,3 juta ton.
Emisi ini berkontribusi terhadap degradasi kualitas udara perkotaan, peningkatan biaya kesehatan, dan tekanan terhadap komitmen pengurangan emisi nasional, yang semuanya memiliki implikasi ekonomi jangka panjang.
Secara konseptual, penggunaan basis 25 juta pergerakan kendaraan per hari mengungkap bahwa kemacetan Jakarta bukan sekadar masalah kepadatan kendaraan, melainkan fenomena over-mobilitas yang tidak efisien.
Sistem transportasi tidak hanya gagal mengalirkan pergerakan secara optimal, tetapi juga menciptakan kondisi di mana setiap unit mobilitas menghasilkan konsumsi energi tambahan yang tidak produktif.
Dalam konteks ini, pemborosan BBM merupakan indikator langsung dari kegagalan koordinasi antara kebijakan transportasi, tata ruang, dan energi.
Dengan demikian, estimasi kuantitatif menunjukkan bahwa kemacetan Jakarta menghasilkan pemborosan antara sekitar 0,9 hingga 2,7 miliar liter BBM per tahun, dengan nilai ekonomi langsung antara Rp9 triliun hingga Rp27 triliun, serta beban fiskal implisit hingga lebih dari Rp7 triliun.
Ketika dikaitkan dengan dampak terhadap neraca energi, emisi karbon, dan produktivitas ekonomi, angka-angka ini menegaskan bahwa kemacetan telah berkembang menjadi salah satu sumber inefisiensi energi terbesar dalam sistem ekonomi perkotaan Indonesia.
Dalam kerangka ini, kemacetan bukan hanya persoalan transportasi, tetapi merupakan manifestasi dari struktur ekonomi yang secara sistemik membakar energi tanpa menghasilkan nilai tambah yang proporsional.
Hamdi PutraForum Sipil Bersuara (FORSIBER)
BERITA TERKAIT: