Mengapa Presiden Perlu Mantan Menlu untuk Bicara BoP?

Kamis, 05 Februari 2026, 05:59 WIB

Para mantan Menlu dan Wamenlu di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

UNDANGAN Presiden Prabowo kepada para mantan Menlu dan Wamenlu, Wakil Ketua Komisi I DPR beserta sederet pengamat di istana pada Rabu, 4 Februari 2026, sesungguhnya tidak memberi jawaban yang mencerahkan soal keikutsertaan RI dalam Board of Peace (BoP).

BERITA TERKAIT:

Tujuan undangan itu tak ubahnya untuk meningkatkan dukungan publik di tengah langkah Presiden Prabowo yang terkesan tergesa-gesa bergabung dengan Trump.

Ini agak mengejutkan di saat formasi Kemlu dengan tiga orang Wamen, justru Presiden Prabowo masih memerlukan mantan Menlu dan Wakil Menlu untuk mengatrol legitimasi Menlu Sugiono dalam kaitan BoP. Pasalnyam Sang Menlu bisa dianggap melempem kalau pun belum kedodoran. Apa masih kurang ada Wamen Havas dan Wamen Tata untuk jadi juru penerang agar opini di medsos jadi positif?

Para mantan Menlu dan mantan Wamen pasti diharap bisa jadi juru penerang, juru bicara eksklusif yang punya ruang pengaruh dan leverage yang paten di urusan BoP ini.

Jadi agaknya jelas undangan ini mengada-ada untuk mengajak mereka yang selama ini tidak pernah berdiskusi di forum publik atau menuliskan pandangan di media massa serta mengungkap opininya secara terbuka kepada publik.

Tiba tiba Dr. Hassan Wirajuda dan Dr Alwi Shihab serta Dr Dino Djalal, malamnya didaulat guna meluangkan waktu berkomentar sedikit soal BoP ini tanpa menyinggung kontroversi biaya Rp17 Triliun.

Amat disayangkan, banyak rahasia katanya, sehingga tidak bisa dibagikan pada publik. Padahal Presiden Prabowo membutuhkan legitimasi dan dukungan publik yang luas.

Ini sosialisasi mengada-ada kepada pemangku kepentingan di tengah kepanikan, akibat banyaknya suara negatif merespons biaya Rp17 triliun dalam momen bergabung dengan Trump dan BoP. Itu uang besar yang bisa digunakan untuk kesejahteraan warga kita di Tanah Air.

Pertemuan dengan segmen diplomat dan mantan pelaku diplomasi ini dilakukan setelah Presiden RI sehari sebelumnya, melakukan paparan penjelasan kepada para ulama dan tokoh Islam yang tergabung dalam MUI.

Didapuk jadi Jubir

Kami cukup mengenal dari dekat para sesepuh Kemlu ini. Lalu untuk apa para diplomat senior ini diundang hadir kalau bukan sebagai langkah mencari "buzzer justifikasi", tokoh terhormat yang dipergunakan sebagai “Juru Bicara”, bandul pendulum agar memberi pembenaran, legitimasi dan menaikan dukungan pada arah politik luar negeri RI bergabung sekubu dengan Trump dan Israel itu.

Bagaimana tidak menganggap seperti itu? Karena praktis para mantan Menlu dan wakil Menlu, tidak ada yang secara terbuka, berkenan membagikan pendapat kritis, tampil mengedukasi publik soal BoP melalui tulisan maupun komentar di media sosial dan televisi.

Hanya seorang Dr Dino Patti Djalal yang mengungkap secara kritis dan berani mengungkap kegusaran dan konsekuensi atas bergabung dalam BoP itu kemudian bergulir viral di Instagram dan media sosial.

Jadi, tidak ada pihak lain, mantan wakil Menlu selain Dr Dino Djalal, founder FPCI yang secara intens mengungkapan kritik dan kedalaman pemahaman mengenai partisipasi Indonesia dalam BoP ini.

Oleh sebab itu, jangan juga pertemuan ini justru menjadi sinyal untuk membungkam suara kritis Dr Dino Djalal yang telah turut membesarkan Kemlu dan berjasa dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Memang faktanya, kesulitan pertama dalam struktur Dewan Eksekutif ini tidak ada posisi yang diberikan pada Indonesia. Indonesia praktis tidak diberikan posisi apapun.

Sementara untuk mendapatkan posisi anggota permanen dalam BoP ini, agar bisa melebihi tenggat waktu hingga lewat 2027, Indonesia membayar iuran Rp17 triliun. Sambil menunggu, sebaiknya Indonesia tidak membayarkan iurannya.

Polemik Posisi Indonesia

Dalam kaitan ini tulisan berjudul "Tak Ada Posisi Bagi Indonesia, Selain Bayar 17T" di harian ini cukup relevan. Dalam tulisan itu, kami ungkapkan sederet nama dan jabatan penting, yang berpengaruh dalam operasionalisasi, mengelola perdamaian, demiliterisasi, deradikalisasi hingga proses pelucutan senjata Hamas berikut tahapan rekonstruksinya.

Ternyata memang praktis semua orang-orang Trump duduk di sana sini dalam Badan Eksekutif. Badan Eksekutif Gaza, diperuntukan pada wakil dari Turki, Uni Emirat dan Mesir.

Di struktur itupun, Indonesia tidak diberikan posisi. Padahal sekiranya diundang dan diizinkan, Presiden Prabowo dalam KTT Kairo menjanjikan bahwa prajurit TNI akan bergabung dengan Internasional Stabilization Force (ISF) di bawah komando Jenderal Jaspers dari Pentagon AS. Belum ada rincian konkret rencana pengaturan operasionalnya.

Pertanyaan besarnya, bila Indonesia berpartisipasi tanpa menduduki posisi apapun, lalu bagaimana struktur peran yang akan diberikan dan skema kanal komunikasi yang bisa dilalui?

Ada tiga badan yang praktis bergerak dalam tugas pembuat perintah dan koordinasi dengan pengelolaan di lapangan yang berbeda tapi bisa bergerak serentak. Dewan Eksekutif, termasuk penasehat, Dewan Eksekutif Gaza dan Komite Nasional Administrasi Gaza.

Dewan Eksekutif Gaza, Perwakilan Tinggi Gaza beranggotakan lima pejabat penting antara lain Menteri Urusan Strategis Qatar Ali Al-Thawadi, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Kepala intelijen Mesir Hassan Rashad, Menteri Negara Uni Emirat Arab untuk kerja sama internasional Reem Al Hashimy, dan mantan koordinator kemanusiaan PBB Sigrid Kaag.

Mantan utusan PBB Nikolay Mladenov telah diangkat sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza, yang akan bertindak sebagai penghubung utama antara Dewan Eksekutif Gaza dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) - sebuah komite teknokrat yang terdiri dari pejabat Palestina (Fatah) yang bertugas mengelola wilayah tersebut.

Ujian pertama bagi BoP ini adalah tahap deradikalisasi, demiliterisasi dan proses pelucutan persenjataan Hamas. Siapa dan pihak mana yang akan melucuti stok persenjataan Hamas.

Kelompok pejuang Hamas cukup fair sesungguhnya mengharap bahwa pengaturan pelucutan senjata dan penghancuran terowongan secara permanen dilakukan berangsur serta bertahap sejalan dengan proses penarikan mundur pasukan IDF.

Sementara Netanyahu menjadikan itu isu pelucutan senjata harus total, baru penarikan pasukan. Bila ini dilanggar Hamas, Gaza kembali diporakporandakan dengan bom.

Perundingan dengan Hamas masih berlangsung, menyangkut proses deradikalisasi dan perlucutan senjata sementara defisit kepercayaan, pada pihak IDF justru semakin tinggi.

Siapa yang akan melakukan itu dan siapa yang akan mengawasi. Siapa kah yang akan menjadi penjaga perdamaian untuk kedua pihak agar mematuhi masa gencatan senjata ini.

Lagi-lagi tentara Israel terus membombardir warga Gaza, menewaskan puluhan orang dan lagi pembukaan pintu Rafah pun memang sengaja dibatasi hanya untuk 27 orang.

Apa yang bisa dilakukan BoP? Di lapangan, di level bawah, rakyat Gaza masih terus terancam di tengah gencatan senjata yang bisa dihentikan secara sepihak dan kembali Gaza digempur.

Kanal komunikasi bagi Indonesia, bila ingin disebut bisa turut berperan, mencegah dilanggarnya gencatan baik oleh Israel maupun Hamas, disalurkan melalui siapa?

Langsung dari Presiden kepada Presiden Trump atau melewati pintu lain? Lewat Mladenov, lewat Menlu Turki atau Qatar, atau lewat kepala intelijen Mesir, Hassan Rashad.

Operasionalisasi rantai komando kontak situasi darurat dan genting, bila tujuan utama memberikan perdamaian di Gaza seyogyanya sudah disiapkan Menlu Sugiono dan satgas yang seharusnya sudah dibentuk.

Nanti bila terjadi hal buruk dan tidak diinginkan pada warga Gaza, jangan seolah caught by surprise, kita harus bisa membantu warga Gaza agar tidak menjadi korban sia-sia dari kebrutalan genosida yang berlanjut di Gaza. Kemerdekaan Palestina akan terus dihalangi tidak saja oleh Israel, tapi juga Amerika Serikat.