Drama Venezuela: Ekonomi Konflik dan Posisi Indonesia

 OLEH: <a href='https://rmol.id/about/teuku-gandawan-xasir-5'>TEUKU GANDAWAN XASIR*</a>
OLEH: TEUKU GANDAWAN XASIR*
  • Senin, 05 Januari 2026, 15:45 WIB
Drama Venezuela: Ekonomi Konflik dan Posisi Indonesia
Warga mengibarkan bendera Venezuela di Caracas usai Presiden Nicolas Maduro ditangkap personel militer AS.(Foto: AFP/Federico Parra)
VENEZUELA saat ini lebih dari sekadar drama politik di Amerika Selatan. Di balik narasi narkoba, pemilu kontroversial, dan krisis kemanusiaan, tersimpan fakta lain bahwa negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, khususnya heavy oil yang sangat strategis.

Amerika Serikat tidak menekan Venezuela karena cinta demokrasi atau perang melawan narkoba. Yang terjadi adalah apa yang bisa disebut ekonomi konflik, di mana konflik dan sanksi digunakan untuk menata ulang kepentingan energi dan ekonomi, sehingga elite dan rakyat akhirnya menerima perubahan yang menguntungkan pihak luar.

Amerika tidak perlu menginvasi secara militer; cukup membiarkan ekonomi merosot, rakyat lelah, dan elite perlahan kooperatif. Hasilnya, kontrol energi dan pasar strategis tetap berada di tangan mereka, tanpa biaya perang besar.

Jika kita bandingkan dengan Meksiko, pusat kartel narkoba terbesar di dunia, Amerika tidak menekan habis. Ini memperlihatkan bahwa isu narkoba dan demokrasi sering menjadi pembungkus kepentingan ekonomi dan energi yang jauh lebih besar.

Fenomena serupa terlihat di Timur Tengah dan Ukraina. Konflik bukan kegagalan sistem, tapi bagian dari mesin ekonomi global. Negara maju selalu memanfaatkan setiap ketegangan untuk keuntungan mereka -penjualan senjata, energi, utang, bantuan ekonomi, dan kontrol pasar.

Bahkan Rusia atau China, yang terlihat menantang Amerika, tetap memanfaatkan ketegangan global untuk kepentingan ekonomi sendiri.

Indonesia pun tidak bebas. Kita tidak berada dalam perang terbuka, tetapi tetap menjadi bagian dari ekosistem ekonomi global. Sejak 1970-an, sistem ekonomi kita dibuka agar kompatibel dengan kepentingan Amerika, Jepang, dan kini China. Kita menjadi pemasok bahan mentah, konsumen teknologi asing, dan pasar besar untuk produk negara maju.

Masalahnya bukan siapa yang masuk, tetapi strategi pembangunan nasional belum menempatkan kemandirian teknologi dan industri sebagai prioritas utama. Pasar domestik besar, sumber daya melimpah, dan populasi produktif seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia mandiri. Namun tanpa strategi cerdas, semua ini justru membuat kita tetap berada di posisi yang diinginkan negara maju: cukup tumbuh agar pasar kuat, tetapi tidak cukup maju untuk berdaulat sepenuhnya.

Gagasan Indonesia Emas harus diuji di sini. Jika hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi atau stabilitas makro, maka ia hanyalah slogan nasional yang nyaman bagi negara lain. Indonesia boleh tumbuh, tapi tidak diharapkan meloncat ke level negara maju. Stabil, tapi tidak berdaulat penuh dalam teknologi. Kaya sumber daya, tapi tetap menjadi pasar dan pemasok bahan mentah. Agar Indonesia Emas bermakna, ia harus menjadi strategi keluar dari jebakan struktural negara maju, bergerak perlahan, cerdas, dan sistemik.

Strategi itu harus dimulai dari pasar domestik sendiri. Kebutuhan rakyat harus menjadi jangkar industrialisasi, bukan sekadar alat menarik investor asing atau ekspor mentah. Pangan, obat-obatan, energi, transportasi massal, logistik, dan alat kesehatan harus dipenuhi oleh industri nasional.

Indonesia harus mendorong pembangunan pabrik pengolahan pupuk, kilang minyak, pabrik baterai energi bersih, produksi alat transportasi dan logistik, serta pengolahan pangan lokal. Eksekusinya bisa melalui insentif pajak selektif, pendanaan usaha kecil-menengah, serta integrasi rantai pasok hulu-hilir di dalam negeri. Setiap rupiah yang mengalir ke sektor strategis harus memastikan nilai tambah tetap di Indonesia, bukan keluar begitu saja ke pihak asing.

Teknologi menjadi kunci berikutnya. Indonesia harus menguasai riset dan teknologi strategis: kecerdasan buatan, telekomunikasi, energi bersih, manufaktur presisi, dan bioteknologi. Eksekusinya bisa melalui pusat inovasi nasional yang dibiayai konsorsium publik-swasta, kemitraan selektif dengan perusahaan asing di mana lisensi tetap dikontrol Indonesia, program transfer teknologi yang menjadi syarat investasi, serta penguatan lembaga riset nasional dan universitas sebagai pusat pengembangan dan sertifikasi teknologi. Tanpa ini, kemandirian industri hanyalah retorika.

Energi dan sumber daya harus diarahkan untuk mendukung industri nasional. Tidak cukup mengekspor minyak, gas, atau mineral mentah. Hilirisasi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengurangi ketergantungan impor. Kilang domestik untuk heavy oil, pabrik baterai dan energi terbarukan, serta integrasi hulu-hilir pertambangan harus menjadi prioritas. Semua dilakukan dengan konsorsium BUMN dan swasta nasional, di mana mayoritas kepemilikan tetap di tangan Indonesia. Investor asing hanya sebagai mitra teknologi atau manajemen, bukan pengendali.

Sektor pangan dan bioindustri juga tidak boleh diabaikan. Pertanian, perikanan, kehutanan, serta industri biofarmasi harus dibangun dengan paradigma nilai tambah dan produktivitas tinggi. Eksekusinya bisa melalui klaster industri pangan di berbagai provinsi, pengembangan benih unggul, teknologi pascapanen, dan logistik nasional yang efisien. Dengan begitu, ketahanan pangan dan kesehatan rakyat menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi yang lebih luas.

Keuangan nasional harus diarahkan untuk mendukung strategi ini. Ketergantungan pada modal asing untuk sektor vital harus diminimalkan. Indonesia harus membangun ekosistem pembiayaan domestik: bank nasional, pasar modal, obligasi hijau, venture capital lokal, dan dana pensiun, sehingga modal domestik menjadi tulang punggung pembangunan. Modal asing hanya dilibatkan pada kondisi win-win yang tidak merusak kendali strategis nasional.

Selain itu, Indonesia harus cerdas membaca pola ekonomi konflik global. Investasi strategis harus dikombinasikan dengan kesiapan menghadapi tekanan atau sanksi politik, diversifikasi pasar dan teknologi, serta cadangan strategis. Dengan demikian, setiap langkah pembangunan bukan hanya mengisi kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam sistem global yang kompetitif.

Indonesia Emas berarti bergerak cerdas di tengah ketergantungan saat ini, memanfaatkan pasar dan sumber daya nasional untuk membangun kekuatan sendiri. Dunia boleh tetap menjalankan logikanya, tetapi Indonesia harus mampu menentukan posisinya. Proses ini tidak instan, tidak konfrontatif, tetapi terstruktur, terukur, dan bertahap. Kasus Venezuela memberi cermin pahit: negara kaya sumber daya tapi lemah teknologi bisa dilumpuhkan tanpa invasi. Indonesia tidak boleh menonton.

Indonesia Emas harus menjadi arsitektur masa depan sendiri: bangsa yang membangun kekuatan dari dalam, menguasai teknologi, memanfaatkan pasar sendiri, mengembangkan industri strategis, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menyiapkan rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Dengan strategi yang jelas dan eksekusi cermat, Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi mampu berdiri mandiri, mengurangi ketergantungan, dan menentukan arah masa depannya sendiri.

Hanya dengan langkah-langkah ini, Indonesia Emas bukan sekadar jargon, melainkan proyek nyata yang menempatkan bangsa di posisi mandiri, berdaulat, dan tahan terhadap tekanan ekonomi global, sambil memanfaatkan peluang yang ditawarkan dunia tanpa menjadi korban desain ekonomi pihak lain. Indonesia dapat menjadi negara yang bukan sekadar pasar, bukan sekadar pemasok bahan mentah, tetapi arsitek masa depan sendiri.rmol news logo article

*) Penulis adalah Ketua Bidang Kebijakan Nasional IA-ITB dan Mahasiswa Magister Medkom Komunikasi Krisis UP.
EDITOR: ADE MULYANA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA