Pembicaraan dalam grup-grup WA, komentator dalam
podcast,
talkshow TV dan radio juga diskusi dan rembuk
offline atau kopdar di berbagai tempat, saya mencatat ada 3 diskusi terbuka yang membicarakan jalannya demokrasi di Indonesia masa Jokowi dengan diimbuhi kasus yang terjadi di Partai Golkar.
Dalam diskusi para senator Jaringan Aktivis Prodem misalnya, terbetik bahwa rusaknya demokrasi di Indonesia ini ditandai adanya
parliamentary threshold dan
presidential threshold sehingga membatasi ruang gerak akses dan partisipasi yang lebih luas bagi aspirasi dan aktualisasi publik dan atau tidak adanya UU kepresidenan yang membiarkan presiden melenggang bebas dibandingkan dengan 2 kekuatan lainnya, yudikatif dan legislatif.
Banyak pengamat dan aktivis jaringan pro demokrasi di Indonesia sangat menghormati dan menghargai Partai Golkar di luar soal problematika perspektif kepentingan politik.
Golkar dianggap sebagai salah satu partai paling demokratis dan kokoh di Indonesia. Hal ini ditandai dengan ragam pertanyaan dan keheranan mereka terkait insiden mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
Sebagian masih bertanya-tanya keheranan, ada apa gerangan? Tak sedikit yang langsung menduga bahwa Golkar sedang dipreteli oleh tukang mebel dibuat jadi perabotan. Paling tidak itu yang dikatakan dan ditertawakan oleh Qodari dan TotPol.
Atau forum diskusi 98 Melawan, mereka menyatakan adanya kekuatan besar kekuasaan masuk mengacak-acak partai politik. Mereka menganalisis aksi ugal-ugalan penguasa akan merusak demokrasi secara keseluruhan. Kasus Partai Golkar ini akan menular kepada partai-partai lainnya sebagai bentuk kendali kekuasaan kepada partai-partai politik.
Apakah Golkar sebagai salah satu partai yang paling tua, kokoh, solid, dan modern dihormati seluruh rakyat Indonesia, akan tumbang dan dijadikan perabotan oleh sang "Tukang Kayu" hanya untuk kepentingan menjaga keselamatan dan keberlangsungan keluarganya?
Penulis adalah Kader Golkar Garis Keras
BERITA TERKAIT: