Keputusan Politik dan Media Massa

Masyarakat memasuki era baru yang dikenal era reformasi, yang ditandai mundurnya Soeharto sebagai presiden 21 Mei 1998 melahirkan liberalisasi dan relaksasi politik. Pada era ini, konstelasi politik di Tanah Air mengalami transformasi paradigma dan sistem cukup signifikan.

Berbagai persoalan yang mengiringi pola dan intensitas berpolitik di kalangan yang dilatari dari besarnya pengaruh media massa. Hal ini menarik dicermati dalam paradigma akademik. Justru aspek yang cukup menarik namun belum mendapat perhatian akademik yang baik, adalah pada dimensi media.

Fungsi dan Peran Media dalam Politik

Media massa memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Dengan adanya fungsi tersebut, media bukanlah entitas yang pasif  hanya mendistribusikan pesan, melainkan aktif, selektif, dan kritis. Hal ini karena media massa sebagai institusi memiliki kepentingan sendiri dan bahkan memiliki pemikiran dan idealisme secara independen.

Media massa memiliki perspektif yang menjadi kerangka acuan dalam kegiatannya, yang sangat berhubungan dengan dukungan atau penolakan atas ide politik tertentu. Media memiliki kemampuan untuk membentuk pendapat umum.

Adanya pendapat umum dengan snowball effect akan sangat mungkin mendorong sikap dan perilaku khalayak atas isu politik tertentu. Dalam proses komunikasi politik, peran media menjadi sangan penting. Peran tersebut tak hanya dalam konteks pendistribusian pesan umum, tetapi jauh lebih penting adalah nilai berita yang diterima khalayak.

Menurut McQuail, terdapat empat aspek yang menjadikan media sangat penting, yakni: Sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat. Media merupakan lokasi atau forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa kehidupan media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, jasa. Media merupakan industri yang memiliki peraturan dan norma yang menghubungkan institusi dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya.

1. Media merupakan masyarakat, baik nasional maupun internasional.
2. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan.
3. Media menjadi sumber dominan, tidak hanya bagi individu melainkan bagi masyarakat dan kelompok kolektif. Media juga merupakan saluran yang dimanfaatkan untuk mengendalikan arah dan memberikan dorongan terhadap perubahan sosial.

Media mempunyai peran dalam kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan politik. Peran media dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, Media memberikan informasi dan membantu masyarakat mengetahui secara jelas ikhwal tentang dunia sekelilingnya. Media sejak awal sebenarnya melakukan tugas mengumpulkan kemudian membagi informasi yang diinginkan masyarakat pada umumnya.

Kedua, Media membantu masyarakat menyusun agenda. Ketika masyarakat membaca surat kabar, mendengar radio, menonton televisi, mereka mengetahui bagaimana kondisi pemerintahan saat ini, bagaimana keadaan perpolitikan di negara mereka. berdasarkan informasi tersebut, kita dapat mengambil keputusan mendahuluinya.

Ketiga, Media membantu berhubungan dengan berbagai kelompok masyarakat lain. Media telah menghantarkan masyarakat untuk lebih dekat dengan konteks kehidupan dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat.

Keempat, Media digunakan untuk membujuk khalayak yang mencari keuntungan dari pesan yang diterimanya. Melalui media banyak orang yang mencari keuntungan.

Kelima, Media sebagai hiburan, sebagian besar media melakukan fungsi sebagai media yang memberikan hiburan kepada masyarakat.

Peran Media Massa dalam Komunikasi Politik

Proses komunikasi politik sama seperti proses komunikasi seperti umumnya (komunikasi tatap muka serta komunikasi bermedia) dengan komponen dan alur:
• Pengirim pesan
• Proses penyusunan ide menjadi simbol/pesan
• Pesan
• Media atau Saluran
• Proses pemecahan/ penerjemahan simbol-simbol
• Penerima pesan
• Umpan balik, respon.

Bentuk komunikasi politik sangat terkait dengan perilaku politisi dan pemerintah untuk mencapai tujuan politiknya. Media massa memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan komunikasi politik. Dalam komunikasi politik mekanistis, politisi disebut sebagai komunikator politik.

Politisi adalah pekerja politik yang melakukan aktivitas politik, baik dalam pemerintahan (presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati) maupun di luar atau di dalam parlemen (DPR dan DPRD).

Politisi dan aktivis harus melaksanakan komunikasi politik untuk memperoleh dukungan massa atau dukungan pendapat umum. Oleh sebeb itu para politikus, pejabat, atau siapa saja yang ingin memanfaatkan media massa sebagai media komunikasi politik harus memiliki kemampuan yang prima dalam menciptakan berita, yaitu peristiwa yang aktual.

Wartawan, selain sebagai orang yang berada di balik media massa juga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga mereka memerlukan hubungan sosial termasuk dengan politisi. Dalam melaksanakan hubungan itu, para politisi melaksanakan komunikasi politik interaksional kepada wartawan tersebut.

Selain itu, hubungan media massa dengan politikus bersifat mutual simbiosis. Media memerlukan berita politik dan politisi dapat menjadi objek berita atau narasumber berita. Politisi dengan seluruh aktivitas (komentar dan perilaku) merupakan objek berita yang menarik. Hal tersebut dapat dipahami karena di tangan para politisi itu akan lahir banyak keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seluruh kegiatan politik memang selalu aktual dan diminati oleh khalayak.

Sebaliknya, berhubung politisi adalah pekerja dan pengambil keputusan politik, media merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi para politikus. Dengan kata lain, informasi dari media terutama pendapat yang disalurkan oleh masyarakat selalu menjadi masukan yang berharga dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk dalam penyusunan peraturan perundangan. Karena itulah, politisi dan media massa memiliki hubungan saling ketergantungan dan saling membutuhkan.

Dalam konteks politik modern, media massa tidak hanya menjadi bagian integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Rancangan kebijakan harus disebarluaskan agar rakyat mengetahui dan ikut mendiskusikannya dalam berbagai bentuk forum diskusi publik. Tuntutan atau aspirasi msyarakat yang beraneka ragam harus diartikulasikan. Semuanya membutuhkan saluran atau media untuk menyampaikannya.

Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Hal tersebut dikarenakan sifat media massa yang dapat mengangkat pesanpesan (informasi dan pencitraan) secara massif dan menjangkau khalayak atau publik yang beragam, jauh, dan terpencar luas.

Pesan politik melalu media massa akan sangat kuat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Pentingnya perilaku politk dalam menunjang keberhasilan pembangunan politik tampak dari perhatian ilmuwan politik yang tetap besar terhadap masalah ini.

Asumsi umum menunjukkan bahwa demokrasi dapat dipelihara dan dipertahankan karena terdapat partisipasi warga negara yang aktif dalam urusan kewarganegaraan. Partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan informasi, dan saluran atau media yang paling efektif untuk penyebaran informasi adalah media massa.

Dari berbagai literatur yang dikaji mengenai komunikasi politik, umumnya dikaitkan dengan peranan media massa dalam proses komunikasi yang dilaluinya. Hal ini mencerminkan adanya kecenderungan makalah dan karya tulis yang terkait komunikasi politik masih didominasi mengenai kampanye politik untuk mendulang suara atau membangun kekuatan politik yang diorientasikan pada kekuasaan.

Kampanye politik tersebut tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh media massa, baik media cetak maupun elektronik. Konsekuensinya, pendekatan analisis yang digunakannyapun pada gilirannya lebih banyak menggunakan analisis media massa, terutama berkaitan dengan teori-teori hubungan antara media dan masyarakat, seperti teori tentang pesan, mekanisme penyebaran informasi yang terjadi, serta efek-efek psikologis dan sosiologis yang ditimbulkannya.

Terkait dengan hal ini, Kraus dan Davis dalam bukunya "The Effects of Mass Communication on Political Behaviour" menegaskan tema komunikasi politik telah dilakukan dan dipublikasikan sejak 1959, memberikan informasi bahwa media juga melakukan konstruksi realitas politik dalam masyarakat.

Di samping itu, juga mengungkap masalah-masalah posisi komunikasi politik dalam kasus-kasus kegiatan politik praktis dalam proses transformasi dan pembentukan komunikasi politik masyarakat.

Secara teoritis fenomena komunikasi politik yang berlangsung dalam suatu masyarakat, seperti telah diuraikan sebelumnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika politik, tempat komunikasi itu berlangsung.

Karena itu, kegiatan komunikasi politik di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari proses politik nasional yang menjadi latar kehidupannya. Pentingnya media massa dalam penyebaran politik diuraikan Reese dan Shoemaker telah coba membuka tabir tentang faktor-faktor yang sangat mempengaruhi isi media.

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap isi suatu media, di antaranya adalah pengaruh pekerja media (penyiar atau jurnalis), pengaruh organisasi media, pengaruh ekstramedia, dan pengaruh ideologi. Makalah Reese dan Shoemaker tersebut menunjukkan bahwa pengaruh "siapa" (menurut taksonomi Lasswell) atau "kelompok yang mempengaruhi isi media" (menurut Reese dan Sheomaker) atau juga "komunikator politik".

Perubahan perilaku politik di kalangan masyarakat. Salah satu faktor determinan adalah publikasi media yang memberitakan transformasi politik dan pers memiliki kebebasan berekspresi sehingga dalam pemberitaannya cenderung independen. Hal inilah yang melatari terjadinya perubahan perilaku politik masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia.

Penulis adalah Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sahid.