Melayani Masyarakat, Kiprah Fraksi PKB DPR RI Tahun 2023

Dalam tahun 2023 ini, Fraksi PKB berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, ekonomi inklusif, dan pemerataan pembangunan. Kinerja anggota Fraksi PKB tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai anggota legislatif, yaitu fungsi pengawasan, fungsi penganggaran (budgeting), dan fungsi legislasi.

Ekonomi dan Keuangan

Dalam ranah ekonomi dan keuangan, Fraksi PKB terlibat aktif dalam mengawal berbagai aspek yang memengaruhi perekonomian Indonesia. Fraksi PKB tidak hanya mengamati pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keseluruhan kondisi, tetapi juga turut mengawal masalah-masalah yang bersinggungan dengan kebijakan harga bahan baku, seperti tempe, sebagai produk khas Indonesia.

Fraksi PKB juga menyoroti urgensi penguatan hukum dalam industri perkoperasian yang masih memiliki celah hukum yang rawan dimanfaatkan oleh oknum. Fokus Fraksi PKB juga terhadap inklusi keuangan, dengan perhatian khusus pada kelompok yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, menggarisbawahi pentingnya edukasi tentang perbankan dan kemudahan akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat.

Kasus kontroversial yang melibatkan kerugian besar dari KSP menjadi sorotan Fraksi PKB. Untuk mengatasi permasalahan kasus tersebut agar tidak terulang lagi, Fraksi PKB mengajukan perlunya perubahan dan penguatan melalui RUU Koperasi baru, karena adanya kelemahan pengawasan yang terdapat dalam Undang Undang (UU) Koperasi Nomor 25 tahun 1992. Adanya penyalahgunaan aset koperasi yang diubah menjadi milik pribadi pengurusnya menjadi indikasi kelemahan pengawasan yang perlu segera diperbaiki.

Selain itu, perhatian Fraksi PKB terhadap UMKM tercermin dalam dorongan untuk terus melakukan digitalisasi demi meningkatkan daya saing produk lokal. Fraksi PKB tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga melakukan pendekatan terhadap regulasi melalui optimalisasi penerapan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dorongan Fraksi PKB kepada pemerintah untuk mempercepat pembahasan peraturan turunan UU PPSK menunjukkan komitmen Fraksi PKB dalam mengawal dan menegakkan regulasi demi stabilitas sistem keuangan. Fraksi PKB mengingatkan akan risiko moral yang bisa terjadi jika penghapusan kredit dilakukan secara tidak hati-hati.

Dalam keseluruhan langkah-langkah tersebut, Fraksi PKB terus menegakkan prinsip bahwa pengelolaan keuangan harus mengedepankan asas proporsional dan keadilan, terutama dalam penerimaan pajak, agar tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha kecil dengan beban pajak yang tidak proporsional. Ini adalah gambaran dari peran Fraksi PKB dalam mengawasi dan membantu menyusun regulasi yang lebih efektif dan inklusif bagi kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam ranah keuangan, Fraksi PKB memperhatikan aspek penghapusan kredit untuk segmen tertentu.

Infrastruktur

Terkait dengan infrastruktur, Fraksi PKB memfokuskan perhatiannya pada beberapa aspek kunci yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Salah satu upayanya adalah mendorong program revitalisasi pasar rakyat. Fraksi PKB menggarisbawahi pentingnya perbaikan pasar rakyat yang berperan besar dalam menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau dan memberikan lapangan pekerjaan untuk sektor informal. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik tetapi juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Namun, aspek lain yang tak kalah penting bagi Fraksi PKB adalah ketahanan pangan. Para anggota Fraksi PKB menyoroti posisi Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata global dalam Global Food Security Index (GFSI). Dalam konteks ini, peran Kementerian Perdagangan menjadi krusial dalam memastikan ketahanan pangan dapat ditingkatkan, mencegah kenaikan tiba-tiba harga kebutuhan pokok, dan memberikan jaminan ketersediaan pangan untuk masyarakat.

Dalam usulan perubahan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019, Fraksi PKB meminta kepada pemerintah memberikan perhatian yang setara terhadap madrasah swasta dalam program rehabilitasi prasarana pendidikan.

Lebih lanjut, Fraksi PKB juga menggarisbawahi urgensi perbaikan sarana air bersih di pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan serta peningkatan layanan transportasi menyusul prediksi peningkatan jumlah pemudik. Langkah-langkah ini sejalan dengan visi mereka untuk mengawasi infrastruktur dalam arti yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada fisik tetapi juga kebutuhan dasar masyarakat.

Tak hanya pada tingkat lokal, Fraksi PKB juga mencatat pentingnya perhatian terhadap isu-isu nasional seperti Meikarta dan krisis air bersih di beberapa daerah. Peran DPR dalam pengawasan dan solusi terhadap permasalahan infrastruktur menjadi fokus utama mereka, mengingat dampak langsungnya pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Fraksi PKB tidak hanya menggarisbawahi pentingnya peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga perluasan cakupan layanan dan pembenahan kebijakan agar berpihak pada kepentingan masyarakat. Mereka secara konsisten mengawasi dan mendorong peningkatan dalam aspek infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan warga negara.

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Menjaga Hak Rakyat

Dalam menjalankan tugasnya, FPKB DPR RI telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta melindungi hak-hak masyarakat. Salah satu fokus utama mereka adalah memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Januari 2023 menjadi momentum bagi mereka untuk mendorong pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di daerah-daerah terpencil, memungkinkan akses masyarakat ke pusat ekonomi dan layanan publik.

Tak hanya itu, pada Februari 2023, FPKB DPR RI juga menekankan pentingnya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan. Langkah ini bertujuan mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia, menyiapkan generasi muda yang lebih unggul di masa depan. Kemudian, pada Juli 2023, mereka menyoroti pentingnya anggaran untuk sektor kesehatan, bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Selain upaya meningkatkan kesejahteraan umum, FPKB DPR RI juga vokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal, termasuk masyarakat adat, buruh, dan petani. Melalui upaya mereka, pada Maret 2023, mereka menekankan penyelesaian konflik agraria yang telah merugikan masyarakat adat dan menyebabkan kehilangan tanah.

Tak berhenti di situ, pada April 2023, FPKB DPR RI juga menekankan peningkatan upah bagi buruh, upaya yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial. Serta pada Agustus 2023, mereka mengadvokasi peningkatan bantuan kepada petani dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks pengawasan DPR RI, upaya dan perjuangan FPKB menjadi cermin bagaimana lembaga tersebut turut serta dalam menjaga hak-hak rakyat serta memperjuangkan kesejahteraan mereka. Dengan terus mengawal kebijakan dan memperjuangkan alokasi anggaran yang tepat sasaran, FPKB DPR RI memberikan representasi kuat terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Memperkuat Hukum dan Demokrasi

Fraksi PKB DPR RI berperan aktif dalam memperkuat fondasi hukum dan demokrasi di Indonesia, menjadikan transparansi serta akuntabilitas sebagai pilar utama dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Mereka menggarisbawahi pentingnya adanya kebebasan berekspresi, terutama terkait isu-isu sensitif yang masih mempengaruhi masyarakat, seperti kekerasan terhadap perempuan.

Diskusi di LBH Jakarta yang dibubarkan terkait kasus PKI menunjukkan bahwa praktik diskriminasi, penyebaran kebencian, dan impunitas terhadap pelaku kekerasan masih menjadi persoalan nyata.

Seiring berjalannya waktu, pada September 2023, FPKB DPR RI memperjuangkan akses terbuka terhadap informasi publik. Langkah ini diharapkan dapat mengangkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, menjadikan transparansi sebagai alat untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas di berbagai lini pemerintahan.

Tak hanya itu, pada Oktober 2023, FPKB DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK dan Ombudsman RI. Langkah ini sebagai upaya pencegahan korupsi serta penyalahgunaan wewenang, yang menjadi tantangan nyata dalam mengokohkan fondasi demokrasi. Bahkan, pada Desember 2023, FPKB DPR RI terus memperjuangkan partisipasi politik masyarakat, sebuah langkah strategis untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas.

Keberhasilan dalam memperkuat fondasi hukum, memperluas akses informasi, dan membangun lembaga-lembaga demokrasi yang kuat akan menjadi landasan kokoh bagi sistem pengawasan DPR RI guna memastikan jalannya tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, serta bertanggung jawab kepada rakyat.

Fungsi Penganggaran FPKB DPR RI

Fraksi PKB DPR RI menjalankan peran pentingnya dalam proses penganggaran APBN, menganalisis serta mengevaluasi laporan keuangan pemerintah pusat. Mereka memperhatikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil melampaui target APBN 2022, sementara tetap menyoroti pentingnya diversifikasi produk ekspor dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian untuk inklusi ekonomi yang lebih luas. Selain itu, Fraksi PKB DPR RI mengamati kebijakan kenaikan harga BBM yang memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Mereka menggarisbawahi perlunya kebijakan energi yang terukur untuk menghindari dampak peningkatan kemiskinan yang merugikan masyarakat.

Melangkah ke APBN 2024, pertumbuhan ekonomi yang disepakati adalah 5,2 persen. FPKB menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam negeri, terutama terkait investasi di tengah tahun politik yang penuh tantangan. Selain itu, mereka menyoroti target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrim sebagai bagian integral dari tujuan APBN 2024.

Dalam aspek belanja pendidikan, Fraksi PKB menekankan transformasi sistem pendidikan dan perhatian terhadap nasib Guru Sertifikasi Non Inpassing yang belum terpecahkan. Mereka juga mengadvokasi peningkatan Dana Desa hingga mencapai 5 miliar per desa, menjadikan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan yang merata.

Sebagai bagian dari fungsi penganggaran DPR RI, Fraksi PKB terus mengawal dan memberikan pandangan kritis yang membangun dalam penyusunan APBN, mengedepankan aspek inklusi ekonomi, pemberdayaan desa, dan peningkatan kualitas pendidikan untuk kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Indonesia.

Fungsi Legislasi FPKB DPR RI

Fraksi PKB di DPR RI pada tahun 2023 berhasil mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang. Capaian ini merupakan kelanjutan dari pencapaian tahun sebelumnya yang menghasilkan 29 undang-undang.

Namun, catatan penting yang muncul adalah sejumlah undang-undang, seperti terkait Cipta Kerja dan perubahan terkait Ibu Kota Negara, dibahas dengan cepat dan terkesan terburu-buru, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Fraksi PKB menyadari pentingnya pembahasan yang komprehensif dan detail dalam menyusun peraturan-peraturan tersebut.

Selain pencapaian tersebut, Fraksi PKB pada tahun yang sama masih terus memperjuangkan rancangan undang-undang yang dianggap membawa manfaat luas bagi masyarakat. Meskipun belum terselesaikan sepenuhnya, RUU seperti Kesejahteraan Ibu dan Anak, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Perubahan kedua tentang Desa, serta Pengawasan Obat dan Makanan tetap menjadi fokus utama Fraksi PKB.

Bagi mereka, kesehatan ibu dan anak menjadi penilaian atas keberhasilan pembangunan kesehatan serta perhatian terhadap perempuan dan anak-anak guna menciptakan generasi yang unggul.

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Desa juga menjadi salah satu prioritas Fraksi PKB sebagai bukti komitmen terhadap pengaturan desa yang lebih holistik. Mereka menegaskan bahwa desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memerlukan perhatian khusus guna mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa depan. Regulasi tentang desa yang lebih kuat dan mandiri diyakini akan menjadi landasan bagi kemajuan Indonesia di berbagai wilayah.

Dalam usahanya dalam bidang legislasi, Fraksi PKB menggarisbawahi perlunya kebijakan yang mengakomodir beragam masukan dan memberikan manfaat secara adil dan merata bagi pemerintah dan rakyat Indonesia.

*Penulis adalah Ketua Fraksi PKB di DPR RI