Melalui skema program Kerja Sama Pembiayaan Swasta (KPS/KPBU) dengan bentuk kerja sama utang negara maupun swasta asing dan asong lokal secara langsung, pembangunan infrastruktur yang mengatasnamakan kebutuhan rakyat dan dibangun atas dasar skema liberalisasi aset publik yang disembunyikan dalam skema tersebut.
Akibat dari program tersebut bisa dipastikan ke depan penghapusan subsidi masyarakat dan pengurangan jaminan sosial akan semakin brutal dilakukan oleh rezim ini seiring dengan pembangunan infrastruktur.
Rejim jalan tol Jokowi bersama ideolog ekonominya yang neoliberal yaitu SMI dan Darmin Nasution telah melakukan beberapa kejahatan terlegalisasi yakni, menumpuk utang luar negeri dan menerbitkan surat utang sebesar besarnya untuk dipergunakan agar terjadi akumulasi kapital asing dan asong swasta lokal, dan atas nama peraturan neoliberal memungut pendapatan lewat skenario berbagai aturan pajak kepada masyarakat yang sudah lemah daya belinya, mengakibatkan harga-harga barang konsumsi melambung dan menerapkan bunga tinggi untuk mendapatkan uang agar tetap bisa bayar utang. Kemudian menghapus subsidi bagi rakyat terutama disektor energi tapi disisi lain memberikan subsidi bagi sektor corporate swasta besar lewat fasilitas kredit pemerintah mengeruk untung dengan menjual BBM mahal, listrik mahal, jalan tol mahal, pendidikan mahal dan kesehatan mahal. sungguh tidak adil!
Dukungan rezim neoliberal Jokowi dan SMI terhadap skema ini juga sangat total, berbagai skema percepatan agar pembangunan infrastruktur segera dijalankan telah dilakukan, contohnya pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang tugasnya sebagai "User" dalam proyek prioritas infrastruktur guna melancarkan kepentingan kaum neoliberalisme.
Begitulah watak mereka dan ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan ekonomi yang mereka hasilkan sangat konservatif sekali, tidak ada terobosan dan nihil inovasi maka tidak aneh bila duet SMI dan Darmin ini prestasinya mentok di angka pertumbuhan 5 persen plus nol koma sekian dan tidak ada relevansinya progresifitas utang dengan kesejahteraan rakyat dan daya beli. Sementara ketika panik SMI sibuk mengutak-atik APBN akhirnya dia pilih menerapkan austerity alias pengetatan belanja caranya dengan pemotongan anggaran termasuk belanja yang menjadi kewajiban pemerintah kpd rakyatnya yang dengan propaganda mrk disebut dengan istilah "subsidi".
Akibatnya berbagai harga kebutuhan dasar meroket seperti gas LPG 3 kg dan seringkali langka dipasaran, listrik, dan BBM karena komoditas ini adalah "cost driver" maka segera menjadi pemicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok lainnya. Tentu saja, yang paling berat adalah rakyat miskin dan nyaris miskin kelompok yang nyaris ini pun akhirnya tergelincir menjadi miskin sebagaimana dirilis BPS beberapa waktu lalu (termasuk data pertumbuhan ekonomi kuartal ke 2 thn 2017) dan jelas saja setelah itu masyarakat komplain dan marah tapi SMI malah berargumen dengan menuding masyarakat memiliki mental gratisan.
Pembangunan itu sejatinya bisa mengubah keadaan dan memajukan Bangsa, memperkuat daya beli,memperbanyak daya serap tenaga kerja,memaksimalkan produksi dan mengembangkan added value ketika dilandasi oleh "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Waspadalah!!
[***]
Satyo PurwantoSekretaris Jenderal Pro Demokrasi (ProDEM)
