Dalam nasionalisasi, yang menjadi target utamanya ialah badan usaha yang bergerak dalam sektor strategis pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, dan pengelolaan minyak.
Tidak salah hal tersebut menjadi fokus utama, mengingat itu diamanatkan oleh para pendiri bangsa kita dalam konstitusi negara yaitu Undang Undang Dasar 1945 , khususnya tersurat dalam pasal 33 yang membicarakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Namun perlu kita ingat, yang menjadi fokus utama seharusnya bukan SDA, melainkan manusia Indonesia itu. Bukan sekadar berbicara mengenai nasionalisasi pengelolaan SDA, namun yang harus ditekankan adalah hasil maksimal dari nasionalisasi SDA tersebut dipakai untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.
Sejatinya, kemerdekaan Indonesia bukan untuk sekadar melepaskan negara Indonesia dari penjajajahan asing dan agar kita bisa mendirikan sebuah pemerintahan yang berdaulat, namun kemerdekaan sejati bangsa Indonesia diraih untuk membangun sebuah identitas bangsa yang berisi manusia-manusia Indonesia yang berdaulat dan mampu bersaing dalam kancah internasional.
Dalam bukunya yang berjudul "Bung Hatta dan Ekonomi Islam" yang menguak pemikiran salah satu proklamator Indonesia tentang perekonomian nasional, Anwar Abbas menuliskan bahwa “.... Keberadaan rakyat (manusia Indonesia diposisikan sebagai “substansial†(utama) dan tidak seharusnya direduksi ke posisi “redusial†(sisa atau sampingan). Begitulah awal perencanaan pembangunan nasional,....†(Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqashid al Syari’ah; oleh Anwar Abbas hal xi)
Dari sejarah perjuangan para penyusun konstitusi kita tahu bahwa manusia Indonesia adalah faktor substansial dalam pembangunan perekonomian Indonesia.
Segala bentuk nasionalisasi sektor-sektor strategis SDA bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun manusia Indonesia yang nantinya mampu bersaing dengan bangsa lain dalam percaturan dunia internasional.
Sekali lagi, putusan Mahkamah Konstitusi telah memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kita tinggal menantikan upacara pelantikan pada 20 Oktober 2014. Rakyat akan menanti program-program pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan memanfaatkan sumber daya alam berlimpah yang dimiliki Indonesia.
Amos Sury’el Tauruy
Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Tinggal di Jakarta