Hal itu disampaikan pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy saat mengurai sembilan sektor yang menjadi resolusi dalam penyempurnaan UUD 1945.
Merujuk pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’, Noorsy mengupas peran kaum perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat besar. Utamanya dalam mencetak generasi unggul.
“Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya. Pada sektor perempuan, fundamentalnya berangkat dari hak hidup layak,” kata Noorsy dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 22 November 2026.
Lanjut dia, kultur kebijakan patriarkat membuat posisi perempuan acap kali tersisa. Padahal perempuan menyandang peran multitasking.
“Dalam fungsionalnya saat ini terjadi krisis peranan utama perempuan berada di rumah untuk menghasilkan generasi tangguh, teguh, dan teduh. Perempuan akhirnya banyak yang bekerja sehingga tidak bisa mengurus dan mendidik anak. Nah solusinya mengacu pada pada 27 ayat 2, maka ibu rumah tangga harus digaji,” imbuhnya.
Dengan demikian, menurut Noorsy, para ibu bisa fokus mengurus anaknya guna mempersiapkan terciptanya generasi emas yang tangguh dan berakhlak mulia.
Ia menjelaskan saat ini banyak fenomena bahwa kaum perempuan turut menjadi penyangga ekonomi rumah tangga. Bahkan tidak sedikit yang terjebak dengan pinjaman online (pinjol).
“Di sinilah negara harus hadir. Ibu rumah tangga harus mendapat fasilitas negara. Secara konstitusi kita melihat kondisi ini berkaitan erat antara pasal 27 ayat 2, pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. Inilah kita bicara hak asasi manusia yang sesuai dengan kultur kita dan konstitusi kita,” tegasnya.
Untuk berjalannya mekanisme ini, Noorsy menyebut peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di setiap lingkungan sangat besar dalam mendata jumlah ibu rumah tangga di wilayahnya.
“Peta masalah sosial ekonomi keluarga ini harus diselesaikan. Banyak ibu rumah tangga menjadi korban sistem. Peran RT/RW setempat juga harus dibutuhkan,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: