Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Dasco Berperan Besar Kawal Regulasi Pro Rakyat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Minggu, 22 November 2026, 20:47 WIB
Dasco Berperan Besar Kawal Regulasi Pro Rakyat
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: RMOL)
Kecil Besar
rmol news logo Lebih dari satu periode duduk sebagai Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dinilai mampu memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat. 

Bukan lewat bantuan yang dirasakan langsung, melainkan lewat jalur yang menjadi tugas utama DPR: legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

"Kalau langsung tentu tidak ada. Sebab Dasco hanya Wakil Ketua DPR, yang fungsinya hanya pengawasan, anggaran, dan legislasi," kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Minggu 22 November 2026.

Namun dari kewenangan itulah, kata Jamiluddin, Dasco justru menunjukkan gebrakan. Salah satu yang paling terasa adalah pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan.

"Ia melakukan itu dengan mempercepat proses penyelesaian RUU menjadi UU, seperti UU Pelindungan Ketenagakerjaan," sebutnya.

UU itu lahir dari aspirasi kaum buruh, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja pada Oktober 2024.

Pada Mei 2026, Dasco bertemu perwakilan buruh dan berjanji payung hukum baru itu disahkan akhir 2026.

Janji itu ditepati. Pembahasan resmi dimulai 14 September 2026 lewat penyerahan DIM dari pemerintah ke Panja Komisi IX. Kurang sebulan kemudian, dalam rapat yang dipimpin langsung Dasco, Komisi IX mengesahkan pembahasan tingkat I pada 5 Oktober 2026. Sehari berikutnya, DPR mengesahkannya dalam rapat paripurna.

Cerita serupa terulang pada UU Perampasan Aset yang mandek 18 tahun. Geraknya dimulai Agustus 2026, saat Dasco menerima Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang mendesak pengesahan RUU tersebut.

Setelah pertemuan itu, Komisi III langsung bergerak. Tercatat 87 rapat dengar pendapat dan RDPU digelar, plus kunjungan kerja ke 15 provinsi. 

Kurang dari tiga bulan, pembahasan rampung dan UU Perampasan Aset disahkan dalam rapat paripurna 11 November 2026.rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA