BNPB Perkuat OMC Tangani Karhutla di Kalimantan

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, penambahan armada udara serta penguatan personel dan sarana pemadaman di darat dilakukan, menyusul peningkatan titik panas dan sebaran asap dalam sepekan terakhir di Kalimantan.

"Kondisi Karhutla di Kalimantan memiliki karakteristik yang berbeda karena banyak terjadi di lahan gambut. Permukaan lahan yang terlihat sudah padam belum tentu bara di bawahnya benar-benar mati," ujar dia dalam keterangan tertulis BNPB, Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurut Suharyanto, peningkatan aktivitas Karhutla terutama terpantau di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. 

Kondisi tersebut, menurutnya, dipengaruhi oleh minimnya curah hujan alami yang terjadi selama hampir sepekan terakhir sehingga memperbesar potensi kebakaran dan memperpanjang keberadaan asap di sejumlah wilayah.

"Karena itu, hujan dengan intensitas yang cukup menjadi salah satu faktor penting untuk membantu membasahi kembali lahan gambut dan memadamkan bara yang masih tersimpan,” sambungnya mengurai.

Karena itu, Suharyanto memastikan BNPB melaksanakan OMC sebagai salah satu prioritas penanganan, karena berdasarkan evaluasi teknis dan ketersediaan awan yang dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per hari ini, penyemaian awan menggunakan garam dapat kembali dilaksanakan secara intensif di wilayah Kalimantan.

“OMC menjadi salah satu prioritas kita. Hari ini sudah bisa kembali dilaksanakan secara intensif berdasarkan kondisi awan yang tersedia. Kita berharap hujan dapat segera turun di wilayah-wilayah yang membutuhkan sehingga membantu proses pemadaman di lapangan,” urainya.

Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan penguatan penanganan Karhutla juga dilakukan melalui penambahan armada udara, yakni dengan menyiagakan 30 unit helikopter untuk mendukung operasi water bombing dan patroli udara di wilayah Kalimantan. 

"Sementara itu, sebanyak 22 unit helikopter disiagakan untuk mendukung penanganan Karhutla di wilayah Sumatera," katanya.

"Jumlah armada tersebut masih dapat ditambah sesuai kebutuhan lapangan dan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta koordinasi dengan Kementerian Pertahanan," demikian Suharyanto menambahkan.