Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Dr. Amin Mudzakir dalam kegiatan Holaqoh Muktamar bertajuk "Quo Vadis NU" yang digelar di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam kemarin, 4 Juli 2026.
Dia menjelaskan, secara faktual hampir sebagian, separuhnya dari pengurus NU adalah birokrat meskipun hanya di Kementerian Agama.
"Terus terang, saya tidak atau belum menemukan nih di luar Kementerian Agama gitu ya yang adalah pengurus NU. Beberapa mungkin di Kementerian Pendidikan gitu ya karena background-nya dosen atau apa. Tapi di kementerian-kementerian yang lain hampir enggak ada," ujar Amin dikutip melalui siaran ulang Youtube Pesantren Ciganjur, Minggu, 5 Juli 2026.
Menurutnya, dengan jumlah Nahdliyin yang bahkan lebih banyak daripada jumlah pemilih Presiden Prabowo Subianto, yakni mencapai sekitar 140 juta, dalam konteks birokrasi Amin meyakini NU belum punya pengaruh signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Sehingga apa? Sehingga, problematik-problematik yang tadi disampaikan, soal transparansi, soal akuntabilitas yang sesungguhnya menjadi kata kunci dalam birokrasi kita, itu kok tidak muncul di NU gitu ya," tegasnya.
Sebagai contoh, masalah transparansi tata kelola keuangan yang disampaikan oleh Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi yang juga menjadi narasumber dalam acara ini, adalah salah satu dampak dari minimnya pemberdayaan kader NU.
"Nah, ini juga salah satu nanti pertanyaan yang harus kita cari ya. Apakah memang dalam hal ini NU hanya sekadar instrumen saja gitu ya, bukan tempat berkhidmat gitu ya," tuturnya.
"Jadi bagaimana membuat satu sistem teknokrasi gitu kan sehingga NU ini bukan sekadar besar secara jumlah, tapi memang sungguh-sungguh siap ya, siap tadi dikatakan menghadapi abad kedua dan seterusnya," sambung Amin.
Oleh karena itu, dia mendorong agar Muktamar PBNU mendatang yang juga akan memilih pimpinan baru harus membuat pokok-pokok pikiran untuk mampu mendistribusikan kader-kader NU ke berbagai sektor di pemerintahan.
Karena selama ini, dia Amin perhatikan, kader-kader NU kebanyakan masih harus melalui jalur politik untuk terlibat aktif di dalam pemerintahan, dan hal itu cenderung tidak mempertimbangkan kemampuan teknokratis melainkan politis.
"Kaderisasi teman-teman IPPNU, PMII, Ansor itu supaya tidak semuanya masuk ke politik, partai politik. Gitu ya. Saya enggak tahu nanti kalau ada satu satgas begitu di PBNU yang mendorong jadi PNS, ASN. Itu kelihatannya seperti sepele tapi ini penting gitu. Penting itu," demikian Amin menambahkan.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Pemberdayaan kader di pemerintahan melalui jalur non-politik dianggap belum dipikirkan penyerapannya oleh kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekarang ini. 
BERITA TERKAIT: