Program MBG di Papua Memperluas Lapangan Kerja Baru

Lewat operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini berhasil menyerap 658 tenaga kerja lokal, di mana 180 di antaranya merupakan Orang Asli Papua (OAP). Kehadiran program ini pun sukses memicu perputaran uang yang masif di akar rumput.

"Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP)," kata Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire, Marsel Asyerem kepada wartawan, Selasa, 30 Juni 2026.

Marsel membeberkan, para pekerja lokal ini mengantongi penghasilan berkisar antara Rp120 ribu hingga Rp200 ribu per hari, dengan sistem kerja lima hari dalam sepekan.

Dari pos pembayaran upah ini saja, program MBG diperkirakan menggenjot perputaran uang di Kabupaten Nabire hingga mencapai Rp1,58 miliar sampai Rp2,63 miliar setiap bulannya.

Menurutnya, MBG memiliki efek domino yang luar biasa. Tidak hanya menyasar perbaikan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program ini menjadi senjata ampuh bagi pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran.

Marsel mencontohkan fenomena sosial positif yang terjadi di SPPG Wadio Gerbang Sadu. Kehadiran program ini terbukti mampu meredam potensi kriminalitas jalanan akibat ketiadaan lapangan kerja.

"Setelah dilibatkan bekerja di SPPG, mereka memiliki pekerjaan tetap dan tidak lagi melakukan pemalakan jalan," jelasnya.

Lebih dari itu, aspek kesejahteraan pekerja juga menjadi prioritas. Seluruh tenaga kerja yang terlibat dipastikan telah mengantongi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Demi menjaga integritas, program ini disokong oleh aplikasi inovatif SIAP-MBG. Platform ini sengaja dihadirkan agar masyarakat bisa memantau langsung mulai dari perencanaan, penggunaan anggaran, hingga distribusi layanan secara telanjang alias transparan.

"Sistem ini menjawab harapan publik agar pelaksanaan MBG berjalan transparan dan akuntabel," tegas Marsel.

Sementara itu, Pengembang SIAP-MBG, Azrulah Kainage menjelaskan aplikasi tersebut berisi dasbor berbasis peta digital yang menyajikan informasi riil mengenai perencanaan, kondisi keuangan, hingga titik lokasi distribusi makanan bergizi.

Melalui keterbukaan informasi ini, partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program akan meningkat, sehingga potensi kongkalikong atau penyimpangan anggaran bisa diminimalisir sekecil mungkin.

"Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga," pungkasnya.

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google