Saat dimintai pandangan mengenai polemik tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 Juni 2026, Zulhas memilih tidak memberikan komentar.
Ia hanya tertawa kecil ketika dicecar pertanyaan wartawan mengenai anggapan bahwa posisi politik PDIP berada di wilayah "abu-abu".
"Saya kira itu dulu ya, terima kasih," kata Zulhas.
Ketika kembali didesak untuk memberikan tanggapan, Zulhas mengakhiri sesi wawancara dengan singkat.
Sebelumnya, posisi politik PDIP kembali menjadi sorotan setelah partai berlambang banteng itu menyebut diri sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, sikap tersebut merupakan keputusan partai dan bukan berarti PDIP mengambil posisi politik yang tidak jelas.
"Sikap ini bukan sikap abu-abu," ujar Said.
Menurut Said, sistem politik Indonesia berbeda dengan negara-negara Barat sehingga posisi di luar pemerintahan tidak selalu identik dengan oposisi. Ia menyebut PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tetap memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, Partai Golkar menghormati pilihan politik PDIP, tetapi mempertanyakan bagaimana peran penyeimbang itu dijalankan dalam praktik. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai publik pada akhirnya yang akan menilai konsistensi sikap politik PDIP.
BERITA TERKAIT: