Ricuh di Kantor Gubernur NTB, Tiga Mahasiswa Dipukul Satpol PP

LAPORAN: HANS ABDULLAH*

Senin, 04 Mei 2026, 17:13 WIB
Ricuh di Kantor Gubernur NTB, Tiga Mahasiswa Dipukul Satpol PP
Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. (Foto: RMOL)
rmol news logo Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, berlangsung ricuh. Tiga peserta aksi diduga mengalami kekerasan fisik hingga dibawa ke rumah sakit.

Aksi yang digelar oleh gabungan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) awalnya berjalan tertib.

“Total ada tiga orang yang dipukul. Ada yang wajahnya dipukul, ada yang dicekik, dan ada juga yang ditendang oleh anggota Satpol PP," ujar Koordinator Aksi, Erwin Setiawan, Senin 4 Mei 2026.

Erwin menjelaskan, awalnya penyampaian orasi mereka berjalan tertib. Namun suasana tiba tiba berubah setelah pihak dari Satpol PP menarik salah seorang peserta aksi untuk dipisahkan dari kerumunan. Spontan cara tersebut memicu kemarahan massa aksi.

"Ricuhnya saat salah satu teman kami ditarik oleh Pol PP untuk dipisah dari massa aksi, lalu dipukul. Kami berusaha menyelamatkan kawan kami, dan di situlah terjadi kericuhan,” ujar Erwin.

Erwin menyebut, ketiga rekannya tersebut mengalami luka lebam di bagian wajah dan leher akibat pemukulan dan pencekikan. Sedangan satu mahasiswa lainnya mengalami memar di bagian kaki akibat diinjak-injak oleh Satpol PP.

Akibatnya, ketiga mahasiswa dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis.

Pantauan di lapangan, aksi mahasiswa ini membawa sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi NTB, di antaranya terkait kesejahteraan guru. 

Tepatnya, masih terdapat kesenjangan gaji antara guru di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. bahkan terdapat guru yang hanya menerima bayaran sekitar Rp200 ribu.

Selain itu, massa aksi juga menuntut perhatian serius pemerintah terhadap maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, baik di sekolah maupun pesantren.

“Kami meminta pemerintah provinsi bersikap tegas terhadap persoalan ini. Tetapi aksi kami malah dilawan dengan kekerasan," demikian Erwin.

*Koordinator Nusa Tenggara Barat

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA