Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menekankan penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi potret pelayanan publik yang lancar, bersih, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
"Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui berbagai langkah mitigasi yang komprehensif," ujar Menhaj di Jombang, dikutip Minggu, 29 Maret 2026.
Menyikapi besarnya ekosistem keuangan haji yang mencapai angka Rp18 triliun, Menhaj menyatakan bahwa aspek akuntabilitas menjadi harga mati.
Untuk menjamin hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian dalam mengawal proses pengadaan dan tata kelola anggaran.
"Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah," tegasnya.
Langkah-langkah strategis ini, merupakan bentuk implementasi langsung dari arahan Presiden RI untuk menghadirkan pelayanan haji yang transparan dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
“Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu: memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia,” tandasnya.
BERITA TERKAIT: