Dalam hal itu, pemerintah diminta memastikan pemantauan cuaca dilakukan secara real-time selama periode mudik, khususnya di wilayah dengan mobilitas pemudik tinggi.
Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan pemantauan cuaca harus difokuskan di sejumlah titik padat, termasuk jalur penyeberangan utama yang menjadi penghubung antarpulau.
“Dari BMKG itu sudah diminta juga, untuk memantau secara real-time perkembangan cuaca di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah padat, terutama Pulau Jawa, kemudian Merak-Bakauheni, kemudian Ketapang-Gilimanuk, ini cuma kita minta pantau secara khusus,” ujar Lasarus di Gedung DPR, Rabu, 11 Maret 2026.
Selain pemantauan, DPR juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan langkah mitigasi jika potensi hujan ekstrem meningkat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah modifikasi cuaca di wilayah rawan longsor maupun jalur transportasi padat.
Lasarus mengatakan langkah tersebut bertujuan meminimalkan risiko gangguan perjalanan saat puncak arus mudik maupun arus balik.
“Kemudian di wilayah-wilayah yang rawan longsor, kita pesan kepada Kepala BMKG untuk dilakukan modifikasi cuaca. Kalau bisa, di wilayah-wilayah tersebut dilakukan modifikasi cuaca, sehingga tidak terjadi hujan ekstrem pada saat mudik dan balik,” jelasnya.
Menurutnya, antisipasi ini penting karena cuaca ekstrem dapat berdampak langsung pada operasional transportasi, terutama di pelabuhan penyeberangan dan jalur darat yang dilalui jutaan pemudik setiap tahun.
Karena itu, DPR meminta koordinasi antarinstansi diperkuat agar langkah mitigasi, termasuk modifikasi cuaca, dapat dilakukan secara cepat jika kondisi cuaca berpotensi mengganggu kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini.
BERITA TERKAIT: