Dalam pidato pembukaan, Ketua IAGI Budi Santoso menjelaskan bahwa rangkaian peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi belakangan ini menunjukkan kompleksitas multi-bencana yang dihadapi Indonesia.
“Masalah utama bukan ketiadaan data atau institusi, melainkan lemahnya integrasi risiko geosains dalam pengambilan keputusan pembangunan,” ujarnya.
Budi menuturkan, keputusan pembangunan, mulai dari tata ruang, perizinan, hingga standar infrastruktur, seharusnya berbasis pada pemahaman risiko kebencanaan, khususnya di tengah meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi.
“IAGI bersama kalangan akademisi mendorong pemerintah untuk menempatkan geosains sebagai landasan pengambilan keputusan, terutama dalam mitigasi wilayah rawan dan penilaian kebencanaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, paradigma pembangunan perlu bergeser dari pendekatan yang cenderung reaktif menjadi *decision governance* berbasis geosains, agar setiap kebijakan publik bersifat kredibel, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena itu, IAGI menggelar talkshow dan FGD bertajuk *Geoscience-Based Decision Governance: Menempatkan Geosains sebagai Landasan Keputusan yang Aman dan Dapat Dipertanggungjawabkan untuk Ketahanan Infrastruktur Nasional dan Mitigasi Wilayah Rawan*,” kata Budi.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka bagi para pakar geosains, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat peran geosains sebagai dasar kebijakan mitigasi bencana dan ketahanan infrastruktur nasional.
Adapun narasumber yang hadir dalam talkshow tersebut antara lain Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Dr. P. Hadi Wijaya, S.T., M.T.; Kepala BMKG periode 2017-2025 sekaligus Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.; Associate Professor bidang Geologi Teknik ITB dan Dewan Pengawas IAGI Dr. Eng. Imam Achmad Sadisun, S.T., M.T.; serta Ketua Pengurus Daerah IAGI Sumatera Barat Dian Hadiyansyah, S.T., M.T.
Melalui talkshow dan FGD ini, IAGI menargetkan inisiasi standar audit geoteknik atau saintifik, serta penyusunan
policy brief dan
fact sheet sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.
BERITA TERKAIT: