MPN Desak Pemerataan Infrastruktur Kelautan

Diskusi bertema “Road Map Pembangunan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Desember 2025.

Ketua Umum MPN, Herman Khaeron, menegaskan bahwa konektivitas wilayah pesisir masih menjadi hambatan fundamental bagi nelayan, pembudidaya ikan, hingga petambak garam untuk meningkatkan produktivitas. Minimnya akses jalan dan fasilitas dasar membuat masyarakat pesisir sulit bergerak menuju kesejahteraan.

“Supaya lebih produktif dan lebih sejahtera, akses jalannya harus terkoneksi dan sarana-prasarananya tersedia,” ujar pria yang akrab disapa Kang Hero tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu juga menekankan bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan pondasi untuk membuka aksesibilitas ekonomi di kawasan pesisir. 

Karena itu, MPN menilai roadmap pembangunan infrastruktur kelautan menuju 2045 harus disesuaikan dengan kebutuhan riil para pelaku usaha di lapangan.

Di sisi lain, Kang Hero juga menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih yang progresnya telah mencapai sekitar 45 persen. Menurutnya, program tersebut memiliki urgensi tinggi karena mendekatkan input produksi langsung ke nelayan sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas.

Namun, Ia mengingatkan bahwa program yang bersifat direct to people sering menyisakan celah penikmatan manfaat oleh kelompok-kelompok tertentu.

“Yang penting bahwa akses terhadap fasilitas yang difasilitasi negara ini tepat sasaran. Jangan sampai hanya memperkaya pihak-pihak tertentu,” tegasnya.

Agenda refleksi akhir tahun ini sekaligus memperingati Hari Nusantara 2025. Herman menilai momentum tersebut penting untuk memperkuat kembali komitmen pembangunan pesisir yang berkeadilan.

Diskusi turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Keynote Speaker Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Ketua PWKP Aji Sularso; serta Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf.