Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio, bahkan menyoroti adanya dugaan pelanggaran serius dalam tata kelola negara.
Hal ini ia ungkapkan dalam sebuah diskusi daring bertajuk "Whoosh: Proyek Sosial, Politik, Bisnis, atau Lahan Korupsi" yang diadakan oleh Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita pada Senin malam, 3 November 2025.
"Persoalan buat saya sebagai yang aktif di kebijakan, ada pelanggaran tata kelola bernegara di sini," ujar Agus, dikutip dari tayangan ulang diskusi tersebut.
Agus mengaku memiliki riwayat diskusi langsung dengan Presiden Jokowi terkait proyek ini. Ia dipanggil oleh Jokowi setelah Ignasius Jonan diberhentikan dari jabatan Menteri Perhubungan kala itu. Pemanggilan ini terjadi karena Agus saat itu sangat vokal di media mengkritik keputusan pengalihan investasi proyek Whoosh dari Jepang ke Tiongkok.
Agus menceritakan bahwa saat bertemu, ia telah menyampaikan semua kekhawatiran yang kini menjadi kenyataan.
"Karena saya cerewet sekali di media saat itu, saya dipanggil setelah Pak Jonan dipecat. Saya karena bukan pejabat, Presiden kan tidak bisa memecat," kata Agus.
"Saya bilang, semua yang terjadi sekarang itu adalah sudah saya sampaikan ke Presiden waktu dia cerita," sambungnya menjelaskan.
Menurut Agus, pengalihan mega proyek yang diinisiasi Jokowi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena dinilai tidak etis dan melanggar tata kelola.
"Yaitu barang orang (Jepang) diserahkan (ke China) ini kayak plagiat, yang menurut saya tidak elok. Ketika saya tanya, kenapa harus China? Karena Jepang sulit, itu pakai G to G. (Saya bilang) Pak, kan ini sudah ditandatangan ini sebundel proyek infrastruktur, ditandatangani oleh Pak Presiden kala itu, jadi tidak baik kalau itu," ungkapnya.
"(Tapi Jokowi bilang) tidak, karena China ini lebih mudah. Saya bilang, Pak, Jepang itu sulit di awal, tapi pas berjalan biasanya mudah seperti contohnya MRT, kalau China kebalikan," papar Agus.
Meskipun kritik tersebut telah disampaikan langsung, proyek Whoosh tetap berjalan dengan investasi dari Tiongkok. "Tapi ya sudah, itu terjadi, sampai sekarang," tutup Agus, menggarisbawahi kekecewaannya terhadap proses pengambilan keputusan tersebut.
BERITA TERKAIT: