Ia menegaskan bahwa sejak awal PKS memberikan catatan dan kritik yang konstruktif terhadap proyek tersebut, termasuk menyerukan agar tidak menggunakan dana APBN untuk pelunasan utangnya.
“Ketika program kereta cepat digulirkan, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif, meminta agar pembentukan pansus dilakukan dan dana APBN tidak digunakan. APBN harus difokuskan pada hal-hal prioritas. Hari ini, apa yang kita ingatkan di periode lalu terbukti menjadi perdebatan,” tegasnya lewat keterangan resmi yang diterima redaksi, dikutip Senin, 3 November 2025.
PKS berkomitmen akan terus mengawal agar pemerintah tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara.
Menurut Muzzammil, Fokus pembangunan harus berpihak pada rakyat banyak, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.
“PKS menyerukan agar pelunasan utang kereta cepat jangan sampai menggunakan dana APBN. Pemerintah harus fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Almuzzammil.
Selain proyek KCJB, Almuzzammil juga menyoroti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai bermasalah sejak awal. Ia mengingatkan bahwa banyak pihak, termasuk akademisi dan pakar lingkungan, telah menyampaikan kritik terhadap proyek tersebut.
“IKN bukan hanya sekadar memindahkan tiang bendera. IKN adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai generasi mendatang menanggung beban utang dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan yang serampangan,” ujarnya.
Almuzzammil menyebut pembangunan IKN bukanlah solusi pemerataan pembangunan. pemerataan sejati harus dilakukan dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota menengah dan kecil di seluruh Indonesia, bukan hanya membangun satu kota baru di tengah hutan.
Polemik utang proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan dugaan mark up dikritisi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf. 
BERITA TERKAIT: