Husnan mengklaim, dirinya mendapat dukungan dari kader-kader di banyak daerah dan wilayah Indonesia, namun tidak ditunjukkan bukti dalam bentuk kehadiran para kader maupun dalam bentuk tertulis.
"Kami menyatakan tidak sah atau menolak Muktamar yang dilakukan secara tidak benar, tidak sesuai dengan AD/ART. Kami meminta kepada semuanya untuk melakukan muktamar ulang," ujar dia dalam jumpa pers di kediaman salah seorang pendiri PPP Rusli Halil di Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa, 30 September 2025.
Husnan yang didampingi istri Almarhum Rusli dan 3 pria paruh baya lainnya menyatakan, Muktamar X PPP yang berlangsung pekan lalu bermasalah. Ia pun mengaku tidak dapat mendaftar di lokasi acara yang berada di Ancol.
"Sampai jam 12, sampai dibukalah acara pembukaan (Muktamar) itu kemarin, tidak ada yang namanya pendaftaran caketum PPP," katanya.
Di samping itu, dia mendapati dalam rangkaian awal Muktamar sudah langsung keluar keputusan yang seolah-olah mengikat dari salah satu elite PPP, yakni pemilihan aklamasi Muhammad Mardiono.
"Hari pertama belum ada apa-apa sudah ada yang melakukan aklamasi, disampaikan oleh Amir Uskara. Amir Uskara itu menyatakan saya pemegang palu. Seharusnya bukan dia," tutur Husnan.
"Seharusnya yang memegang palu di setiap persidangan dalam Muktamar ketua SC (steering committee). Kenapa harus Amir Uskara yang wakil ketua, ketua tim pemenangan. Itulah kemarin, akhirnya menjadi keributan," urainya.
Lebih lanjut, Husnan merasa dirinya memenuhi syarat untuk maju sebagai caketum PPP namun dihalang-halangi. Padahal ia sejak 2007 hingga 2016 menjadi pengurus harian.
Oleh karena itu, Husnan meminta agar seluruh pengurus dan kader di tingkat DPD hingga DPW menyepakati Muktamar X diulang.
"Dan kita sungguh-sungguh akan membangun kembali partai ini, menjadi partai yang mengaspirasikan umat Islam Indonesia," demikian Husnan.
BERITA TERKAIT: