Hal itu disampaikan Titiek Soeharto dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 16 September 2025.
Awalnya Titiek menanyakan soal kuota impor garam pada tahun 2024 lalu, kepada Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan serta uang yang dikeluarkan pemerintah untuk impor garam.
"Rupiahnya kira-kira triliun?" tanya Titiek.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Sturman Panjaitan menerangkan bahwa saat ini pemerintah hanya mampu memproduksi 2,5 juta ton garam industri dan farmasi.
"Kebutuhan kita hampir 5 juta ton, artinya kekurangan hampir 3 juta ton. Kalau impor cuma 1,2 juta ton, berarti kan masih (kurang)," kata Sturman.
"Makanya ini rupiahnya aja nggak tahu dari KKP berapa jumlahnya. Sebetulnya kita bisa produksi garam industri," lanjut Titiek.
Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menegaskan bahwa Indonesia bisa tidak mengimpor garam, karena tahun ini fokus pada program Presiden Prabowo Subianto.
"Untuk tahun ini (anggaran impor garam) Rp2 triliun, sementara Rp853 miliar itu dari pelaksanaan kegiatan program Bapak Presiden," kata Didit.
Didit memastikan mampu memproduksi garam sesuai kebutuhan nasional.
"
Basically kita bisa, bahan bakunya kita punya," kata Didit.
Didit menegaskan, sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto ditargetkan pada 2027 Indonesia sudah swasembada garam.
"Sudah direncanakan 2027 tidak impor," kata Didit.
BERITA TERKAIT: