Bali Banjir Besar, DPR Kritik Sistem Drainase dan Tata Ruang yang Buruk

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PKB Ahmad Iman Syukri, bencana ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah cepat dan konkret dalam mengatasi persoalan tata kelola lingkungan.

“Banjir yang terjadi bukan sekadar musibah alam, tetapi juga akibat dari lemahnya sistem drainase dan kurangnya area resapan. Pemerintah Provinsi Bali harus segera memperbaiki sistem drainase dan memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai area resapan,” ujar Iman kepada wartawan, Kamis 11 September 2025. 

Legislator PKB ini menyebut, selain infrastruktur drainase dan resapan, faktor kepatuhan tata ruang juga menjadi perhatian.

“Kami mendesak pemerintah untuk bersikap tegas menertibkan bangunan yang menyalahi aturan. Jika dibiarkan, potensi bencana akan terus berulang dan merugikan masyarakat luas,” tegasnya

Ketua DPW PKB Provinsi Bali itu  menegaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan tata kota, hingga pengawasan pembangunan. 

"Termasuk edukasi masyarakat agar lebih peduli menjaga lingkungan ini juga penting disosialisasikan," pungkasnya.

Sebelumnya, banjir besar melanda sejumlah daerah di Provinsi Bali, pada Rabu 10 September 2025. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya menyatakan, banjir kali ini merupakan yang terparah dalam satu dekade terakhir.

Akibat banjir tersebut, setidaknya dua orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang telah dievakuasi di berbagai wilayah di Bali. 

"Jadi ada yang memang ditemukan korban, dua orang meninggal," ujar Gubernur Bali, Wayan Koster.