Prabowo Tunjuk Mendikti Saintek Jadi Kepala Badan Industri Mineral

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/hani-fatunnisa-1'>HANI FATUNNISA</a>
LAPORAN: HANI FATUNNISA
  • Senin, 25 Agustus 2025, 16:56 WIB
Prabowo Tunjuk Mendikti Saintek Jadi Kepala Badan Industri Mineral
Mendikti Saintek Brian Yuliarto usai dilantik sebagai Kepala Badan Industri Mineral di Istana Negara, Senin, 25 Agustus 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
rmol news logo Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk dua badan baru dalam struktur pemerintah, yakni Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa dan Badan Industri Mineral. 

Dalam pelantikan di Istana Negara, Senin, 25 Agustus 2025, Prabowo menunjuk Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

Brian menegaskan, badan baru tersebut akan berfokus pada pengelolaan mineral strategis yang menjadi kebutuhan penting bagi kedaulatan bangsa dan penguatan industri pertahanan.

“Badan ini nantinya mengelola industri material strategis yang terkait dengan industri pertahanan, karena material ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa. Di samping itu, diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” ujar Brian usai pelantikan.

Brian menambahkan, mineral yang dimaksud termasuk mineral langka hingga radioaktif, yang penggunaannya erat dengan pengembangan teknologi tinggi. 

Ia menekankan pentingnya sinergi dengan kementerian dan lembaga lain agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Karena ini diharapkan juga muatan teknologinya cukup banyak, perkembangan dari perguruan tinggi bisa didorong untuk aplikasinya di industri,” jelasnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembentukan Badan Industri Mineral tak lepas dari kebutuhan global akan rare earth element (REE) yang semakin meningkat.

“Karena rare earth dibutuhkan secara global oleh dunia, jadi ada perhatian khusus soal rare earth," kata Airlangga.

Ia menjelaskan, penunjukan Brian Yuliarto didasarkan pada kedekatannya dengan dunia riset dan sains. Pasalnya, pengelolaan rare earth membutuhkan pendekatan teknologi tinggi.

“Karena itu dekat dengan riset dan sains, terutama untuk rare earth yang butuh pengembangan,” ungkap Airlangga.

Terkait potensi tumpang tindih dengan Kementerian ESDM maupun Kementerian Perindustrian, Airlangga memastikan akan ada pembagian kewenangan yang jelas.

“Ada pembagian scope." kata dia.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA