Pasalnya, dana yang digunakan untuk menopang program tersebut bukan berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), melainkan dari APBN, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL).
“Pendanaan yang disupport pemerintah kemarin termasuk yang kita gunakan dana SAL kita yang ada di BI (Bank Indonesia) disalurkan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Senin 28 Juli 2025.
Sri Mulyani menargetkan Kopdes Merah Putih akan menjangkau 80.000 koperasi yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, dengan total pembiayaan hingga Rp400 triliun. Anggaran ini diambil dari SAL APBN 2024 yang tercatat sebesar Rp457,5 triliun.
Ia menegaskan bahwa penempatan dana dilakukan terlebih dahulu di perbankan, sebelum disalurkan kepada koperasi dalam bentuk pinjaman. Dengan demikian, likuiditas perbankan akan menguat karena adanya penempatan dana pemerintah.
“Jadi ini menjawab apakah koperasi mengambil likuiditas dari DPK? Tidak. Kita menempatkan dana di bank tersebut, sehingga perbankan mendapatkan dana, bahkan biaya penempatan dana ini relatif murah,” ungkapnya.
Pendanaan ini akan disalurkan melalui empat bank nasional, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Meski begitu, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman.
“Jadi ini bukan masalah jatah tiap koperasi harus dapat sekian, tapi melakukan proper due diligence agar pinjaman tersebut benar-benar bisa digunakan di dalam membangun ekonomi desa dan kelurahan,” tutup Sri Mulyani.
BERITA TERKAIT: