Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI tentang Persiapan PSU dan Pemilihan Ulang Pilkada 2024 di lima wilayah, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 14 Juli 2025.
Awalnya Azis menanyakan kepada KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), soal potensi intervensi jelang persiapan pemilihan ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, serta PSU di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara.
"Saya ingin bertanya. Ini perencanaan sudah baik, anggaran sudah ada, kemudian yang melaksanakan sudah siap. Tapi perlu satu pertanyaan yang harus jelas. Kalau ini tidak jelas, enggak usah dilaksanakan karena berbahaya," ujar Azis.
"Ada enggak intervensi terhadap lima daerah ini yang mau melaksanakan PSU maupun pilkada ulang?" sambungnya.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja secara tegas menyatakan tak ada intervensi, termasuk dari pihak luar terkait pelaksanaan pilkada ulang dan PSU di lima daerah tersebut.
"Tidak ada," tegas Afif dan Bagja menjawab pertanyaan Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI itu.
Selain dua pimpinan penyelenggara pemilu itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk juga ikut menjawab pertanyaan Azis, dengan menyatakan intervensi dalam bentuk apa pun tidak dilakukan pihak mana pun pada proses PSU dan pemilihan ulang di lima wilayah itu.
"Izin pimpinan saya pikir sampai dengan hari ini intervensinya tidak ada Pak, seandainya kalau pun ada silakan dibuktikan, karena semuanya melaksanakan PSU banyak pengawasan baik dari masyarakat maupun negara," kata Ribka.
Tak sampai di situ, Azis kembali bertanya perihal yang sama kepada Ketua DKPP Heddy Lugito.
"Ada enggak intervensi untuk kasus-kasus etik supaya ini dan itu terhadap lima daerah yang mau Pilkada, DKPP?" tanya Azis, yang dijawab tegas, "Tidak ada," oleh Heddy.
Setelah mendapat jawaban seperti itu, Azis mengingatkan agar PSU dan pilkada ulang kali ini dapat berlangsung jujur dan adil, dan tidak lagi memunculkan gugatan di MK dan berujung PSU lagi.
"Jadi itu yang perlu kita tandaskan, jangan sampai kita sudah susah-susah, pemerintah dan DPR sudah menyetujui untuk ada anggaran masih ada intervensi, masih ada kasak-kusuk dari pihak-pihak di luar yang berkepentingan untuk penyelenggaraan pilkada ini. Tidak boleh ada itu," kata Azis.
"Kalau ada yang coba main-main maka dia sedang coba menggali kuburnya sendiri, termasuk Partai Gerindra. Tidak ada toleransi untuk melakukan kesalahan kali ini, kan malu nanti kalau ada pengulangan lagi," demikian Azis.
Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan ultimatum kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk mencegah intervensi dalam pemungutan suara ulang (PSU) dan Pilkada 2024 yang diulang di lima wilayah. 
BERITA TERKAIT: