Politikus PDIP Sebut Isu Pemakzulan Gibran Saat Ini Kurang Pas

Hal itu disampaikan politisi senior PDIP Aria Bima merespons surat pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI yang sudah dilayangkan ke DPR. 

“Tentu teman-teman yang lebih tahu pemakzulan-pemakzulan yang dimaksudkan itu seperti apa. Tapi sekali lagi, yuk kita lihat persoalan situasi ekonomi politik dalam dan luar negeri ini kan enggak mudah,” kata Aria Bima di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Rabu, 25 Juni 2025.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menceritakan bahwa PDIP memiliki tradisi merawat demokrasi berjalan dalam siklus lima tahunan dengan memberikan kritik dan saran bagi pemerintah jika ada yang kurang pas lewat kebijakannya.

“Bengkak-bengkoknya, buruk-buruknya terus kita evaluasi,” ucapnya. 

Aria Bima sempat menjadi orang yang tidak pernah setuju oleh keputusan MK terkait perubahan usia saat Pemilu 2024 kemarin. 

Ia mengaku mendapatkan mandat dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk seluruh anggota dewan dari banteng agar hadir dalam pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

“Maksudnya, kita tetap tidak menutup mata, mengevaluasi pelaksanaan demokrasi tahun 2024 dengan berbagai barbariannya, termasuk barbarian dalam urusan mengubah-ubah aturan perundangan di mana pelaksanaan sudah dilaksanakan,” jelas dia. 

Pihaknya menilai, isu pemakzulan kurang pas dan akan membuat kinerja pemerintahan tidak produktif di tengah situasi global yang tidak menentu saat ini. 

“Tapi kalau kemudian sekarang ini dihebohkan terhadap pemakzulan, saya khawatir kalau itu menjadi sesuatu yang terlalu heboh dan tidak produktif buat bangsa ke depan,” tutupnya.