Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menuturkan bahwa konfirmasi itu dirasa penting lantaran pengamanan prajurit TNI di kejaksaan telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Iya menurut saya bisa saja nanti dalam rapat dalam kejaksaan dipanggil Jaksa Agung atau Jampidsus atau jaksa muda lainnya agar bisa mengkonfirmasi terkait dengan hal ini, sehingga semuanya clear,” kata Nasir Djamil kepada wartawan, Kamis,15 Mei 2025.
“Tidak ada prasangka atau tidak ada katakanlah image atau yang negatif,” sambungnya.
Legislator Fraksi PKS ini mengatakan bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas terkait surat perintah tersebut, terlebih adanya perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta TNI turun langsung menertibkan kawasan hutan.
“Apalagi Pak presiden sudah memerintahkan secara khusus kepada Kejaksaan Agung agar penertiban kawasan hutan menjadi prioritas dan Asta cita Prabowo,” tutupnya.
BERITA TERKAIT: