Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi Soeharto menuturkan DPR menyetujui pembukaan blokir anggaran KKP. Sebab, KKP memiliki program menjaga kelautan Indonesia yang cukup luas dan juga menunjang program swasembada pangan.
“Iya kan KKP itu, kita luas ya, laut kita ini, perlu dana anggaran yang cukup besar, dari anggaran yang kemaren aja, yang Rp6,8 triliun kita pengen dinaikin, ini kok mau dikurangin, jadi kita minta supaya pemerintah supaya ini dinaikkan lagi,” kata Titiek Soeharto di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 22 April 2025.
Menurutnya, dengan penambahan anggaran ini, bisa membantu para nelayan di daerah yang membutuhkan.
“Supaya bisa dilakukan pengawasan yang baik di perairan kita yang begitu luas ini dan juga membantu nelayan-nelayan dengan kapal-kapal dengan program-program yang lainnya,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa Komisi IV setuju dengan usulan membuka blokir anggaran di KKP agar bisa melaksanakan program dengan baik.
“Kita setuju, justru kita yang minta untuk pemerintah untuk membuka blokiran itu, kemarin sudah dibuka sedikit, supaya dibuka ke anggaran yang awalnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembukaan blokir anggaran KKP itu penting dilakukan untuk menjalankan program KKP menjaga kelautan Indonesia.
“Mengingat pentingnya, anggaran kelautan perikanan ini. Agar terpenuhi semuanya, untuk pengawasan, terutama pengawasan laut kita yang begitu besar mana cukup 6 triliun, itu aja nggak cukup tapi udah kita kurang-kurangin,” jelas dia.
“Tadinya, itu kita 6,8 (triliun) itu kita minta ditambah dinaikkan, tapi ini karena ada program efisiensi jadi dikurangi dan mudah-mudahan bisa dikembalikan lagi anggaran awal,” demikian Titiek Soeharto.
Pagu efektif Anggaran KKP tahun 2025 yang bersumber dari APBN sebesar Rp4,84 triliun. Namun setelah adanya efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, maka pagu efektif KKP tahun 2025 sebesar Rp3,58 triliun.
DPR menyetujui pembukaan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sempat diblokir Kementerian Keuangan lantaran adanya kebijakan efisiensi kementerian/lembaga. 
BERITA TERKAIT: