Hal ini disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat melalui siaran persnya, Kamis 17 April 2025.
"Insya Allah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara May Day," kata Jumhur.
Jumhur mengatakan, sejumlah organisasi buruh, antara lain KSPSI, KSPI, KSPSI AGN dan KSBSI, menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya terkait pembentukan Satgas PHK pada Rabu malam, 16 April 2025.
"Pembentukan Satgas PHK merupakan perintah Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April lalu di Jakarta," kata Jumhur.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri tokoh buruh Said Iqbal dan Andi Gani itu, kata Jumhur, juga membahas potensi adanya perusahaan yang akan mem-PHK pekerjanya.
Berikutnya, lanjut Jumhur, pertemuan itu mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misal pengurangan jam kerja dan sebagainya sambil menunggu kemungkinan penulihan ekonomi, khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump.
"Juga dibahas kemungkinan insentif kepada perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya," kata Jumhur.
Selain itu, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Serta memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama," kata Jumhur.
Kata Jumhur, hasil petemuan turut memetakan potensi pasar kerja baru bagi yang ter-PHK, misal dengan melalui pelatihan reskilling (pelatihan untuk pekerjaan baru) dan lain-lain.
"Satgas PHK agar dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja) plus BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan dan lain-lain," pungkas Jumhur.
BERITA TERKAIT: