Wakil Ketua Komisi XI DPR, M. Hanif Dhakiri meminta pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak.
“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” tegas Hanif dalam keterangan resminya, Kamis 3 April 2025.
Hanif menyebut kebijakan tersebut menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik.
Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai 31 miliar Dolar AS atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China.
“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tegasnya.
Nilai tukar Rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per Dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari 4,5 miliar Dolar AS cadangan devisa untuk intervensi pasar.
“Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegas Wakil Ketua Umum PKB ini.
Ia pun mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.
“Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan—harus maju dan menembus pasar baru,” kata Hanif.
Dia juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar 14 miliar Dolar AS.
“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ujarnya.
Lebih jauh, Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional.
“Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkas mantan Menteri Ketenagakerjaan ini.
Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia, adalah alarm serius bagi perekonomian nasional. _RMOL.jpg)
BERITA TERKAIT: