Ia menegaskan bahwa penguatan alutsista lebih penting ketimbang melemahkan supremasi sipil.
Menurutnya penguatan dan modernisasi alutsista ini penting untuk diarahkan pada dua hal. Pertama adalah untuk pemenuhan Minimum Essential Force (MEF). Yang kedua untuk peningkatan kapasitas nasional, khususnya industri pertahanan keamanan dan subsistemnya.
“Revisi UU TNI ini menjadi momentum penting sebagai pintu masuk untuk meningkatkan dan modernisasi alutsista kita sekaligus untuk membuktikan kemandirian teknologi pertahanan nasional, ketimbang dianggap set back ke arah penguatan dwifungsi TNI,” ucap Larasmoyo dalam keterangannya, Selasa, 18 Maret 2025.
Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan perlu hati-hati terkait kebijakan penguatan dan modernisasi alutsista.
“Jangan sampai kebijakan tersebut menjadi alasan untuk impor alutsista, yang justru akhirnya akan melemahkan kedaulatan NKRI jika tidak diimbangi dengan penguatan industri domestik,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Larasmoyo, kebijakan penguatan dan modernisasi alutsista ini tidak boleh menjadi jalan tol bagi ketergantungan nasional yang semakin tinggi terhadap kekuatan asing.
“RUU TNI ini semestinya mengatur dengan tegas peran lembaga seperti Danantara, BUMN strategis dan BRIN dalam pengembangan industri alutsista nasional,” tegasnya.
Menurut dia, Danantara harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung pengembangan industri alutsista dan subsistemnya. Sementara BUMN strategis, seperti PTDI dan PT. PINDAD berperan sebagai integrator teknologi utama.
“Industri swasta diarahkan untuk pengembangan subsistem spesifik alutsista. Serta BRIN diarahkan berperan dalam mendukung riset alutsista,” jelas dia.
Masih kata Larasmoyo, pengalaman Korea dalam pengembangan Korean Fighter eXperimental (KF-X), membuktikan, bahwa kolaborasi luas antara pihak industri, lembaga riset dan universitas dalam mempercepat pengembangan teknologi canggih sekaligus membangun ekosistem inovasi yang kuat, sangat dimungkinkan.
“Sayangnya, program KF-X di Indonesia sendiri sering dipandang sebelah mata, apalagi jika dibandingkan dengan pengadaan alutsista impor seperti Rafale. Akibatnya pengembangan industri alutsista nasional masih sangat terbatas,” tandas Larasmoyo.
Menyikapi RUU TNI yang tengah dibahas oleh DPR dan Pemerintah, Peneliti Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Larasmoyo Nugroho menilai pasal yang sangat penting seharusnya mengenai penguatan dan modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata). 
BERITA TERKAIT: