Adapun poin krusial yang dibahas dalam audiensi tersebut yakni terkait Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang belakangan menuai kritik publik, termasuk penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil.
“Tadi kita sudah lakukan audiensi dengan teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil, pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun, dan ada kesepahaman dengan kedua belah pihak,” ungkap Dasco, seusai pertemuan, Selasa 18 Maret 2025.
Dasco mengklaim bahwa kedua belah pihak menemukan ada titik temu terkait polemik RUU TNI.
“InsyaAllah saya pikir ada titik temu. Dan kita akan lakukan ini tidak cuma kali ini, untuk kemudian setiap pembahasan-pembahasan revisi UU,” imbuh Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.
Dasco menambahkan, DPR pada intinya memberikan penjelasan kepada Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak RUU TNI. Namun, DPR juga pada prinsipnya menampung masukan dan kritik dari masyarakat.
“Kami memberikan penjelasan sekaligus juga mengakomodir, karena dari kemarin sebenarnya ini diskusi-diskusinya sudah intens,” demikian Dasco.
Sejumlah perwakilan tokoh hingga organisasi yang ikut dalam audiensi dengan DPR RI antara lain Amnesty Internasional, Imparsial, PBHI, TII, Walhi, hingga tokoh sekaligus pejuang HAM, Sumarsih.
BERITA TERKAIT: