Breaking News:

Aksi Sikat Mafia Migas Kejagung Jangan Berhenti di Anak Riza Chalid

Netizen: Pena Wartawan Lebih Tajam dari Pelurumu

PIK 2 Bakal Gelar Acara Bernuansa Ramadan Terbesar, Berikut Jadwalnya

Bulan Ramadan Momen Perputaran Roda Ekonomi Rakyat

Salat dan Kasih Sayang Allah

Sabtu, 01 Maret 2025

  • Translate Berita Bahasa Inggris
  • Share RMOL X
  • Tiktok RMOL
Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Politik

Read English Version Translate Berita Bahasa Inggris

Akademisi: Pembahasan RUU Polri, TNI dan Kejaksaan Seharusnya Terbuka

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Jumat, 28 Februari 2025, 21:06 WIB
Akademisi: Pembahasan RUU Polri, TNI dan Kejaksaan Seharusnya Terbuka
Ilustrasi/Net
rmol news logo Pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU), yaitu tentang Polri, TNI, dan Kejaksaan seharusnya bisa dilakukan DPR bersama pemerintah secara terbuka dan transparan.

BERITA TERKAIT:

Wakil Ketua DPRD Sumut Siap Buka Forum Kritisi Anggaran
Wakil Ketua DPRD Sumut Siap Buka Forum Kritisi Anggaran
Komisi IV DPR Dorong KPK Usut Tuntas Mafia Bawang Putih
Komisi IV DPR Dorong KPK Usut Tuntas Mafia Bawang Putih
Dukung Pemerintah Operasi Pasar, Wakil Ketua DPR: Jaga Stabilitas Harga Pangan Saat Ramadan
Dukung Pemerintah Operasi Pasar, Wakil Ketua DPR: Jaga Stabilitas Harga Pangan Saat Ramadan
Komisi VII DPR Minta Pemerintah Proaktif Bantu Karyawan PT Sritex
Komisi VII DPR Minta Pemerintah Proaktif Bantu Karyawan PT Sritex

Dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Ali Syafaat, pembahasan RUU-RUU ini cenderung tertutup. Pasalnya, untuk mendapatkan draft resmi 3 RUU itu dia rasa sulit.

"Padahal harusnya pembuatan undang-undang harusnya terbuka dan pembahasan yang tertutup pasti bermasalah," ujar Ali Syafaat dalam keterangan tertulis, Jumat 28 Februari 2025.

Ali menyampaikan, ketiga RUU itu berpotensi memunculkan autocratic legalisme yakni menggunakan instrumen hukum dengan sikap otoriter.

Dia menekankan, aturan hukum yang dibuat tujuannya adalah untuk perlindungan hak, meliputi kemanusiaan dan keadilan.

BACA JUGA:

Prabowo Utus 3 Menteri Hadapi DPR
Prabowo Utus 3 Menteri Hadapi DPR
Pimpinan DPR Sebut Cara KKP Tangani Kasus Pagar Laut Menghina Akal Sehat
Pimpinan DPR Sebut Cara KKP Tangani Kasus Pagar Laut Menghina Akal Sehat
Karena itu kekuasaan harus diatur, menurutnya, karena pelanggaran hak terjadi karena adanya kelompok, lembaga atau apapun yang sifatnya memiliki kuasa atas yang lain.

"Dalam perkembangannya ternyata hukum dijadikan untuk melegitimasi kekuasaan dan dibuat seolah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, ini yang dikatakan sebagai autocratic legislation," pungkasnya.rmol news logo article
EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK

< SEBELUMNYA

Akademisi: Pembahasan RUU Polri, TNI dan Kejaksaan Seharusnya Terbuka

BERIKUTNYA >

Ketua MUI Ajak Umat Jalani Ramadan dengan Kesalehan Ibadah dan Sosial

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

APPS RMOL.ID
Apple Android
PERTAMINA NEWS Inside

Copyright © 2025 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.