Itu lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan kemenangan Ratu Zakiyah-Muhammad Najib Hamas, pasangan yang salah satunya adalah istri Yandri.
Dalam putusannya, MK menyatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 harus diulang karena terbukti terjadi pelanggaran netralitas aparat desa. Diduga ada keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan Yandri.
Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DPP IMM Muhammad Idil menyebut putusan MK patut diapresiasi.
“Saya mengapresiasi putusan MK atas pembatalan ini sebagai langkah menjaga marwah hukum dan demokrasi di Indonesia. Ikut cawe-cawe dalam politik, menurut kami, justru mencederai prinsip hukum dan demokrasi di negeri ini,” ujar Idil dalam keterangannya, Rabu, 26 Februari 2025.
Berkenaan dengan itu pula, Idil mendesak Presiden untuk segera memecat Yandri. Menurutnya, tindakan Yandri sudah mencoreng citra baik Prabowo.
“Presiden Prabowo jangan berdiam diri. Kalau mau jaga integritas pemerintahannya, ia harus segera copot Yandri. Tindakannya bukan sekadar menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya, lebih dari itu dia rusak krebilitas negara. Membiarkan Yandri tetap jadi Menteri menunjukkan kalau pemerintahan saat ini tidak serius menindang pelanggaran," tegasnya.
Menurut Idil, pemecatan Yandri akan berdampak positif bagi kedaulatan hukum di Indonesia. Lebih dari itu juga akan menjaga citra positif dari Prabowo.
“Saya kira, kalau Presiden berani ambil langkah copot Yandri, ini berdampak positif bagi kedaulatan dan kepercayaan publik terhadap hukum di negeri ini. Lebih dari itu, citra Pak Prabowo masih terjaga,” tandasnya.
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: