Dalam surat tugas dengan nomor 3429/ST/DPP/II/2025, Ahmad Basarah yang menjabat Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Fraksi PDIP MPR RI dan Ronny Talapessy selaku Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum bertugas menyampaikan sikap dan pandangan resmi partai kepada media massa dan pihak terkait lainnya.
"Dalam memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan, isu politik, dan sikap partai wajib berkoordinasi serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan," demikian bunyi surat tugas tersebut yang diteken Megawati pada Senin 24 Februari 2025.
Diketahui, sepekan ini PDIP menjadi sorotan publik. Salah satunya, terkait kasus yang membuat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tak lama kemudian, Ketua Umum PDIP Megawati menerbitkan instruksi agar kadernya yang menjadi kepala daerah menunda ikut retret yang digagas Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Namun belakangan, sejumlah kepala daerah dari PDIP sudah menyusul ikut retret kepala daerah.
BERITA TERKAIT: