Hal itu ditegaskan Rudi setelah mendengar aspirasi 700 mantan karyawan Garuda dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta belum lama ini.
“Saya ingin memberikan masukkan objektif saja. Saya melihat pramugari di luar negeri, misalkan Emirates, Etihad, di sana itu penerimaannya tidak harus S1. Itu maskapai sekelas dunia,” kata Rudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Februari 2025.
Menurutnya, pemberhentian ratusan karyawan Garuda terkesan dilakukan secara sepihak. Sebab mereka diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat pendidikan.
“Saya lihat ini menjadi permasalahan mendasar, terletak pada kebijakan pinter-pinteran direksi atau SDM-nya. Saya mendukung staf dan pramugari tetap diutamakan,” lanjut Rudi.
Khusus untuk pramugari dan pramugara, Rudi menilai syarat karyawan tidak harus seketat seorang teknisi pesawat. Bahkan, legislator asal Sumut ini mencontohkan maskapai kelas dunia tidak mematok pendidikan sarjana sebagai syarat minimum dalam rekrutmen pramugara dan pramugari.
“Tidak ada penerimaan pramugari Emirates (minimal lulusan) S1 atau S2. Di negara lain seperti Jepang, Eropa, atau (maskapai) KLM tidak ada yang S1,” jelasnya.
“Seharusnya pimpinan Garuda dan Direktur SDM-nya jangan memperlakukan pramugari seperti tenaga teknis yang perlu skill mesin, lulusan S1 engineering,” tutupnya.
BERITA TERKAIT: