Aktivis 98, Haris Rusly Moti mencermati, upaya tersebut terlihat dengan munculnya eskalasi politik di tengah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang dikeluarkan pemerintahan Prabowo.
"Sejumlah kebijakan kerakyatan telah mengundang masuknya tangan-tangan senyap untuk menciptakan situasi eskalatif," kata Haris Rusly kepada redaksi, Kamis, 20 Februari 2025.
Haris mengurai, sejumlah kebijakan Prabowo yang dibangun berdasarkan UUD 1945 di antaranya efisiensi untuk mengendalikan utang luar negeri dan mencegah kebocoran, program hilirisasi komoditi, hingga keputusan bergabung menjadi anggota BRICS, serta pembentukan Danantara dan Bank Emas.
Ada pola yang berbeda dalam pergerakan kepentingan geopolitik. Sebelumnya, kata Haris, tangan-tangan geopolitik masuk secara terbuka melalui lembaga donor kepada sejumlah organisasi konvensional seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan ormas.
"Saat ini berbeda, polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui media sosial dan
open source," sambungnya.
Meski demikian, Haris yakin Prabowo masih memiliki jiwa patriotik dengan tidak pernah memecah-belah dan membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan.
Jika muncul protes dan kritik, Haris yakin itu terjadi karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah.
"Dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, namun membutuhkan pemahaman, penyesuaian, dan penyempurnaan di tingkat implementasinya," tandasnya.
Kebijakan kerakyatan Presiden Prabowo Subianto disinyalir mulai berusaha ditunggangi pihak tertentu lewat kepentingan geopolitik. 
BERITA TERKAIT: