Kebijakan Progresif Prabowo Rugikan Tiga Poros Kekuatan

"Karena kecewa, mereka kemudian melakukan serangan dan kampanye destabilisasi terkoordinasi," kata kata Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, dalam keterangannya, Rabu 10 Juni 2026. 

Haris mengungkapkan, tiga poros tersebut adalah oligarki serakahnomic nasional, poros korporasi dan aktor multi nasional. 

"Ketiga, negara kecil tetangga kita yang hidup dan kaya raya dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia," kata Haris.

Haris menjelaskan, sejumlah kebijakan progresif Presiden Prabowo yang merugikan dan meruntuhkan kekayaan tiga poros serkahnomic tersebut, di antaranya pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara, kebijakan penyitaan lahan oleh Satgas PKH, kebijakan devisa terkendali sumber daya alam yang wajib diparkir di dalam negeri (DHE) selama satu tahun.

Berikutnya pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia, swasembada pangan yang merugikan kartel impor, hingga pemberantasan korupsi dan penyitaan uang dan aset milik kaum serakahnomic.

"Di mata mereka, membangun sekolah rakyat, memberi makan bergizi gratis kepada pelajar, membangun kampung nelayan, subsidi pupuk, sebagai kebijakan “bakar anggaran”," kata Haris.