Begitu dikatakan, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat rapat tindak lanjut terkait efisiensi APBD 2025, di kantor Bappeda Jabar, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bandung, Senin 17 Februari 2025.
"Saya ingin ingatkan jadi walaupun fokus saat ini adalah efisiensi ataupun relokasi tapi jangan ditinggalkan tugas-tugas rutin," ucap Bey, dikutip
RMOLJabar, Senin 17 Februari 2025.
"Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan dan Lebaran, harga kebutuhan pokok, pangan, jangan sampai stok di lapangan tidak ada, bahkan harga tinggi," tambahnya.
Sampai saat ini Pemprov Jabar masih terus mematangkan detail dan poin -poin efisiensi pada APBD 2025 sesuai arahan Pusat.
"Perlu diperhatikan betul jangan sampai efisiensi ini ada pelayanan kepada masyarakat berkurang itu tidak boleh," katanya lagi.
Sejalan itu Bey mendorong seluruh ASN untuk dapat bekerja maksimal. Sehingga setiap pemangku kebijakan di perangkat daerah tak selalu berprinsip untuk merekrut tenaga ahli untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.
Hal ini sejalan dengan topik yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat bahwa setelah dilantik, kepala daerah terpilih dilarang mengangkat tenaga ahli maupun staf khusus (stafsus).
Hal itu diberlakukan juga terkait dengan efisiensi anggaran di pemerintahan daerah. Selain itu juga terkait dengan mencegah pengangkatan pegawai yang didasarkan pada kepentingan politik.
Sementara bagi tenaga kerja non-ASN yang sudah lama bekerja di perangkat daerah, akan terus ditata secara bertahap dengan integrasi antara perangkat daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
"Intinya adalah pertama optimalkan ASN. Bila perlu dilakukan transfer pengetahuan, didik juga teman-teman ASN," ucapnya.
"Sebetulnya para ASN muda kita kemampuan ada, tinggal diberikan kesempatan," sambungnya.
Sementara soal belanja kendaraan dinas di APBD 2025, Bey mengembalikan lagi kepada kebutuhan. "Kalau masih bagus jangan beli lagi, kalau sudah sering mogok, apalagi dipakai untuk ke daerah-daerah ya lebih baik beli lagi sesuai kebutuhan," ucapnya.
"Efisiensi ini sesuai kebutuhan jangan sampai yang memang diperlukan diefisiensikan tapi menghambat kinerja Pemda Provinsi Jawa Barat," tutur Bey Machmudin.
Efisiensi anggaran yang digaungkan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) tidak boleh mengganggu indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Apalagi sampai menghambat pelayanan publik. 
BERITA TERKAIT: