Secara keseluruhan, anggaran Bappenas awalnya dialokasikan sebesar Rp1,97 triliun. Namun setelah ada kebijakan efisiensi, besaran tersebut diturunkan menjadi Rp968,05 miliar.
Anggota Komisi XI DPR, Hillary Brigitta Lasut secara khusus menyorot pemangkasan anggaran Bappenas di sektor kajian dan analisis yang turun hingga 51,5 persen.
“Bagaimana negara bisa mengharapkan Bappenas memberikan pertimbangan yang berkualitas kepada Presiden jika kajiannya dikurangi? Jangan sampai akhirnya hanya menjadi
yes man bagi pimpinan tanpa kajian mendalam,” tegas Hillary, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.
Ia pun mengingatkan bahwa selama ini banyak kebijakan publik yang dibuat tanpa kajian matang, berujung viral di masyarakat lalu akhirnya ditarik kembali.
Menurutnya, pemotongan anggaran kajian dan analisis di Bappenas justru berisiko memperparah tren kebijakan yang tidak berbasis data.
“Sudah terlalu banyak sekarang kebijakan publik tanpa kajian matang, yang akhirnya viral lalu ditarik kembali. Aturan yang viral lalu ditarik lagi, yang sudah terjadi beberapa kali, adalah bukti analisis dan kajiannya belum matang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hillary menegaskan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak nyata terhadap masyarakat dan tidak sekadar menjadi proyek pemerintah yang kurang analisis.
Ia berharap Bappenas tetap menjalankan perannya sebagai lembaga perencana pembangunan nasional yang berbasis data dan riset mendalam.
Pemotongan anggaran kajian dan analisis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berpotensi menghambat kualitas pemerintahan. 
BERITA TERKAIT: