Penerbitan HGB di Laut Tangerang Tunjukkan Ketidakadilan Rakyat

Jika dibiarkan, maka perlawanan sosial atau kemarahan masyarakat ini akan berujung pada tuntutan keadilan.

Begitu analisis pengamat sosial Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior, Hersubeno Arief diunggah pada akun youtube Rocky Gerung Official, Senin, 20 Januari 2025. Perbincangan ini masih menyangkut persoalan pemagaran laut di Tangerang, Banten.

“Saya persoalan pemagaran laut PIK 2 ini perlahan-lahan berubah menjadi perlawanan sosial, akan menyebabkan isu hukum akan tenggelam. Karena perlawanan itu nanti tidak mungkin lagi dijadikan dalil hukum. Keadilan hukum itu kalau gagal diperjuangkan maka akan jadi tuntutan keadilan politik yang bisa pencarian keadilannya dapat berupa keadilan jalanan yang bentuknya bisa jadi gosip hingga kerusuhan,” katanya.

Rocky mengatakan, jika keadilan hukum gagal dipenuhi dalam hal pemagaran dan pemberian HGB di Laut Tangerang, maka hal itu dapat berubah menjadi tuntutan keadilan sosial hingga keadilan kebudayaan. Pada titik ini, maka rakyat akan mencari keadilan lewat tokoh-tokoh publik, tokoh agama dan keadilan itu dicari melalui pemimpin yang memiliki kemampuan mengorganisir masyarakat.

“Terutama kita tahu Banten ini adalah kumpulan orang pemberani, dan itu yang harus dilihat oleh Presiden Prabowo. Karena setelah pagar itu dibongkar, tetap problemnya masyarakat ingin ada kepastian. Apakah masih ada cara berikutnya menghalangi nelayan, semua itu sudah menjadi gejala politik,” ujarnya.

Hal inilah yang harus diuji dari pemerintahan Prabowo Subianto, apakah akan mampu memberi keadilan hukum dan ketertiban. 

“Atau apakah itu akan dicari di jalan-jalan yang selalu dimunculkan pada keresahan sosial yang selalu panas. Itu bisa ngompori secara natural, itu tidak akan dikompori oleh tokoh, namun dikompori oleh isu itu sendiri,” pungkasnya.