"Pagar laut itu jelas-jelas melanggar hukum, maka Bakamla tidak boleh diam. Bakamla harus ikut turun melakukan pembongkaran pagar,” tegas anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh kepada wartawan, Senin, 20 Januari 2025.
Bakamla, kata Oleh, bisa bekerja sama dengan TNI AL yang sudah lebih dulu melakukan pembongkaran.
Menurutnya, pagar laut itu cukup panjang, sehingga membutuhkan banyak personil dalam melakukan pembongkaran.
"Jadi, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara TNI AL dan Bakamla," tutupnya.
Legislator dari Fraksi PKB asal Jawa Barat XI itu mengatakan, Presiden Prabowo betul-betul peduli dengan masalah yang terjadi.
Selama ini, persoalan pagar laut itu ramai diberitakan media massa dan media sosial. Masyarakat juga banyak yang memprotes keberadaan pagar yang merugikan para nelayan itu.
BERITA TERKAIT: