Abdul Mu'ti mengatakan, permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini masih berkaitan dengan kebutuhan guru. Oleh karena itu, pihaknya segera akan menyelesaikan persoalan yang ada agar target meningkatkan kualitas pendidikan bisa digapai tak terlalu lama.
"Kami sudah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah di kabupaten dan kota agar mendata kebutuhan tenaga pengajar. Pemerintah pusat tidak melakukan upaya sendiri karena itu jadi tugas daerah, dan target kita bisa secepatnya," ucap Abdul Mu'ti saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Semarang (Unnes) Senin 6 Januari 2025.
Untuk itu, Mu'ti menambahkan, pemerintah pusat akan memastikan dan meminta daerah agar secepatnya merampungkan status kepegawaian guru yang masih terkendala.
Sehingga, guru berstatus honorer dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Aturan dari kebijakan itu akan dipercepat sesegera dalam waktu cepat, berlaku serentak di seluruh daerah.
"Itu sama di seluruh daerah menerapkan pola seperti itu. Kebutuhan tenaga pengajar terus meningkat karena jumlah masyarakat usia sekolah siswa yang memasuki jenjang pendidikan juga selalu bertambah. Kami harap, segala persiapan sudah bisa berjalan dan sesuai sasaran," jelas Mu'ti, dikutip
RMOLJateng, Senin, 6 Januari 2025.
Menanggapi janji tersebut, Rektor Unnes Prof S Martono berkomitmen akan senantiasa mendukung seluruh program yang dijalankan pemerintah. Unnes pun menawarkan berbagai program peningkatan kualitas tenaga pengajar.
"Unnes memfasilitasi peningkatan profesionalisme guru melalui berbagai program yang diselenggarakan selama ini. Dimulai dari pengembangan kurikulum, menyelenggarakan serta memfasilitasi kompetensi profesi dan sertifikasi bagi tenaga kependidikan, sampai turut serta berkolaborasi dengan berbagai institusi dalam membangun dan mengembangkan pendidikan," tutur Prof Martono.
BERITA TERKAIT: