Demikian disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Arisal Aziz, dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ke-76, yang diperingati setiap tanggal 10 Desember.
Menurut Arisal, Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM memiliki catatan kelam terkait pelanggaran HAM berat, baik pada masa Pra-Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.
“Banyak PR yang harus diselesaikan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Di antaranya ada 17 kasus pelanggaran HAM berat dari tahun 1965 sampai 2014 yang sampai saat ini belum terungkap,” ujar Arisal dalam keterangannya, Senin 10 Desember 2024.
Arisal berharap besar pada Menteri HAM Natalius Pigai, yang juga berasal dari kalangan aktivis HAM dapat membawa perubahan dalam upaya penegakan dan keadilan HAM di Indonesia.
“Sebab hampir 59 tahun rakyat yang menjadi korban pelanggaran HAM sampai saat ini belum mendapatkan keadilan Hal ini berdampak pada nama baik keluarganya,” kata Arisal.
Lebih jauh, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan pentingnya peran Kementerian HAM sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Diharapkan Kementerian HAM bisa menjadi barisan paling depan menegakan keadilan kepada para keluarga korban pelanggaran HAM,” pungkas Arisal.
BERITA TERKAIT: