"Dia ini kan dulunya (Sekda). Ada di dalam pemerintahan. Kami menyayangkan narasi-narasi yang disampaikannya tendensius, bukan kritikan yang konstruktif," ujar Dindin melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 24 November 2024.
Sepanjang penyelenggaraan debat kandidat, kata Dindin, SS dinilai 'liar' lantaran sering menggunakan narasi 'eksklusif', 'kelompok sentris', hingga seolah-olah terniaya selama menjalankan tugasnya.
"Puncaknya saat Supian Suri ini kerap memojokkan Walikota Depok, Mohammad Idris, kerabat dekatnya. Termasuk menarasikan PKS hanya mementingkan kelompoknya. Padahal, jabatan yang ia sandang sebelum dirinya menjadi calon Walikota Depok adalah berkat dorongan orang-orang dan ustaz-ustaz PKS," beber Dindin.
"Cara-cara seperti ini saya pikir tak etis. Dalam politik ada moral dan etika," tegasnya.
Dindin lantas menjabarkan sejumlah program yang dikuliti SS, yang dinilainya asal bunyi (asbun). Dalam satu kesempatan, SS menyebut Kartu Depok Sejahtera atau KDS hanya untuk orang-orang tertentu atau didominasi oleh orang-orang PKS saja.
"Padahal perumus KDS ini salah satunya SS. Dia ini kan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang merumuskan, dia yang menjelek-jelekan, kan lucu," sindir Dindin.
Jika SS menyebut KDS hanyalah untuk kelompok tertentu, menurut Dindin, artinya ada kelompok tertentu milik Supian Suri yang juga ikut kebagian manfaatnya.
"Jadi ada di bagian siapa SS saat ini? Dengan janji kampanyenya yang tanpa kartu-kartu, artinya SS telah mengkhianati rumusannya sendiri di masa lalu," pungkas Dindin.
BERITA TERKAIT: