Demkian disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi dengan sejumlah menteri bidang ekonomi untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.
Airlangga mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja saat ini sedang menyusun sejumlah regulasi tentang beberapa pasal dalam UU Ciptaker yang dicabut MK.
“Menteri Tenaga Kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong dan terkait dengan UU Ketenagakerjaan,” kata Airlangga di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu, 3 November 2024.
Menko Perekonomian dua periode ini menambahkan, rapat koordinasi ini juga bagian dari dipisahkannya Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
“Itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” demikian Airlangga.
MK mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait klaster Tenaga Kerja Asing (TKA).
Uji materi nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh dkk ini mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 42 Ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal itu berbunyi "Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki".
Dalam pertimbangannya, MK berpandangan TKA yang dapat dipekerjakan di Indonesia hanya tenaga hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta dengan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima sebagian gugatan dari Partai Buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: