Ia diterima Kepala Staf Kodam I Bukit Barisan (Kasdam I/BB), Brigjen TNI Refrizal mewakili Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Mochammad Hasan, yang saat itu sedang melaksanakan tugas ke Pulai Telo, Nias.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu persoalan yang dibahas oleh Penrad yakni konflik agraria di beberapa daerah Sumut seperti Gurilla, Simpang Gambus, dan Mandoge, yang hingga kini masih menyisakan banyak korban di pihak masyarakat.
“Rakyat tidak memiliki cukup uang, jaringan, atau pengetahuan untuk menjaga tanah mereka. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi lewat kebijakan yang berpihak pada mereka,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa penanganan konflik ini perlu dimulai dengan mendorong revisi kebijakan agraria melalui parlemen. Penrad melanjutkan dan meminta agar pihak TNI dapat mengingatkan anggotanya dapat bekerja profesional sesuai tupoksinya.
"Karena beberapa kali saya mendapati oknum TNI dimanfaatkan oleh korporasi atau pihak lain sampai akhirnya melakukan tindakan kekerasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat. TNI lahir dari rakyat dan harus dijaga agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
BERITA TERKAIT: